Pakar Hukum: Pandemic Bond Bisa Jadi Pintu bagi DPR Makzulkan Jokowi

Kamis, 09/04/2020 13:47 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Jokowi (berkabar.id)

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Jokowi (berkabar.id)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak memaksa menerbitkan surat utang dengan memanfaatkan pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Karena ada konsekuensi berat yang bisa terjadi.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, Pandemic Bond yang akan dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dianggap akan memberikan tambahan beban kepada rakyat Indonesia, khususnya generasi masa depan.

"Covid-19 jangan menjadi dasar legitimasi Pemerintahan Jokowi untuk menambah utang, apalagi dengan nominal yang fantastis sangat besar, jangka waktunya pun sampai 50 tahun. Jangan sampai Pemerintahan Jokowi juga mewariskan utang kepada seluruh anak bangsa," ucap Saiful Anam, Kamis (9/4).

Karena, kata Saiful, jika surat utang tersebut benar-benar diterbitkan maka akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

"Terkait dengan rencana itu, Jokowi juga mesti berhati-hati, karena jeratan utang akan melunturkan kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini," jelas Saiful.

Bahkan, tambah Saiful, posisi Jokowi sebagai presiden bisa digeser oleh DPR RI jika tetap memaksa kembali berutang yang merugikan rakyat Indonesia.

"Selain itu DPR kalau mau bisa menggunakan dasar utang sebagai pintu masuk impeachment (pemakzulan) presiden secara konstitusional. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini masyarakat dapat dengan mudah terprovokasi oleh isu isu yang tidak populis," pungkas Saiful. (rmol.id)

(Annisa\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar