Usai Dana Pendidikan, Kini Ada Usulan Dana Haji Dipakai Tangani Corona

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengusulkan kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi agar menggunakan dana penyelenggaraan haji untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Nanang mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan haji, sehingga Kemenag perlu mempersiapkan rencana cadangan untuk penggunaan dana itu.

"Saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan bahwa atau membuat semacam skenario apabila ini ditunda. Kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani Covid-19," kata Nanang dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag yang disiarkan langsung Facebook DPR RI, Rabu (8/4).

Nanang mengapresiasi langkah Fachrul merealokasi sejumlah anggaran Kemenag untuk penanganan corona. Namun ia berpendapat kontribusi Kemenag bisa ditambah dengan menggunakan anggaran haji yang begitu besar.

Dalam rapat itu, Fachrul menyampaikan Kemenag akan melakukan pengalokasian ulang anggaran. Total Rp319.107.804.160 akan digunakan untuk membantu percepatan penanganan virus corona.

Fachrul tak merinci lebih dalam. Dia hanya mengatakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menganggarkan Rp41.351.741.740 untuk corona. Realokasi paling besar datang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan nilai total Rp126.987.329.514.

"Realokasi anggaran akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan Covid-19, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker, alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan, vitamin, dan penyemprotan disinfektan baik pada internal satuan kerja Kementerian Agama," kata Fachrul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Sejak itu, berbagai kementerian mulai mengotak-atik anggaran mereka untuk membantu penanganan corona.

Virus corona sendiri sudah menginfeksi 2.956 orang berdasarkan data pemerintah pusat hingga Rabu (8/4). Sebanyak 240 di antaranya wafat dan 222 orang sembuh dari Covid-19. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun ini menambah anggaran belanja sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak Covid-19 ke perekonomian. Dengan demikian, maka belanja tahun ini menjadi Rp 2.613,8 triliun dari sebelumnya Rp 2.540,4 triliun.

Dengan tambahan belanja ini, maka defisit anggaran juga diperlebar menjadi 5,07% terhadap PDB atau Rp 853 triliun. Sebelumnya hanya 1,76% dari PDB atau Rp 307,2 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah kali ini tidak hanya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari utang seperti penerbitan SBN atau global Bond tapi juga alternatif skema lainnya. Alternatif lainnya adalah menggunakan pembiayaan non utang dari 3 sumber yang paling aman.

Sumber pembiayaan non utang pertama adalah melalui dana abadi pemerintah. Dalam hal ini, Kemenkeu akan menggunakan dana abadi Pendidikan yang selama ini dikelola oleh LPDP.

"Dia (dana abadi pendidikan) bisa berikan salah satu solusi yang sekarang jumlah (dana) nya Rp 60 triliun," ujarnya melalui media briefing, Selasa (7/4/2020).

Pembiayaan yang kedua adalah melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dana ini merupakan anggaran yang telah disimpan pemerintah selama ini dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk digunakan.

"Kita akan gunakan sampai SAL hanya cukup jaga kita dari sisi cashflow secara aman. Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin. Ini kurangi pembiayaan dari market, karena kita punya cash di tangan pemerintah," jelasnya.

Pembiayaan non utang ketiga adalah, dari berbagai dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Ini tiga sumber dari pembiayaan yang tidak melalui market atau menggunakan di dalam dari masing-masing agency atau lembaga pemerintah yang punya sumber dana. Ini untuk menggambarkan kita terus hati-hati," tegasnya. (CNBC dan CNN).