Wagub DKI Baru Punya Harta Belasan Miliar

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini telah memiliki wakil gubernur yang baru yakni Ahmad Riza Patria setelah proses pemilihan yang digelar DPRD DKI, Senin (6/4). Ahmad Riza Patria sendiri berasal dari Partai Gerindra yang mengalahkan calon wakil gubernur utusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Nurmansjah Lubis alias Bang Ancah.

Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara, sedangkan Bang Ancah hanya memperoleh 17 suara. Lalu, berapakah harta kekayaan yang dimiliki Ahmad Riza Patria? Berdasarkan penelusuran di website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahmad Riza Patria tecatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019 yang telah disetorkan Ahmad Riza Patria ke KPK, dia memiliki total harta kekayaan senilai Rp 19.055.129.328.

Harta tersebut terdiri berbagai jenis harta yang dimiliki, mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya.

Untuk tanah dan bangunan, Riza Patria memiliki harta senilai Rp 17,2 miliar. Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 92.7 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri bernilai Rp 2.976.000.000; tanah seluas 500 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri senilai Rp 3.235.000.000.

Selanjutnya tanah dan bangunan seluas 368 meter persegi di Kota Jakarta Pusat hasil warisan senilai Rp 8.610.000.000 dan tanah seluas 390 meter persegi di Tangerang hasil warisan senilai Rp 2.379.000.000.

Untuk harta alat transportasi dan mesin, dia memiliki tiga unit mobil senilai Rp 805.000.000. Rinciannya, mobil Toyota Vellfire tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp 300 juta; mobil Honda Freed tahun 2015 hasil sendiri senilai Rp 185 juta dan mobil Toyota Innova tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 320 juta.

Selain itu, harta bergerak lainnya senilai Rp 283.237.699; kas dan setara kas senilai Rp 436.891.728 dan harta lainnya senilai Rp 330 juta. Laporan LHKPN tahun 2019 ini telah diverifikasi KPK padahal 13 Maret 2020 lalu. (Rmol)