Pigai: Anak Buah Gerak Sendiri Karena Kualitas Pimpinan Istana Rendah

Jakarta, law-justice.co - Komunikasi anak buah Presiden Joko Widodo di lingkungan istana belakangan mulai terlihat berantakan. Ada mis komunikasi yang terjadi antarkementerian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu ditegaskan oleh aktivis Natalius Pigai dalam merespons silang pendapat mengenai larangan mudik lebaran di tengah virus corona hingga mengenai rencana pembebasan narapidana.

Natalius Pigai berpandangan, selama ini arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak pernah dijalankan dengan mulus oleh para pembantunya.

"Mereka yang berdebat adalah orang lingkaran presiden. Artinya presiden tidak memberikan petunjuk, tidak mengarahkan mereka dengan baik. Anak buah di bawahnya bergerak dan berjalan sendiri," kata Natalius Pigai, Sabtu dini hari (4/4).

"Missing comunication yang terputus ini menunjukkan bahwa presiden dalam keadaan lack of capacity, lemahnya, rendahnya kualitas pimpinan di dalam istana negara," tegas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Sejatinya, persoalan mudik lebaran, hingga pembebasan narapidana merupakan persoalan bangsa yang harus dibereskan secara hati-hati.

"Itu kan sebenarnya petunjuk langsung dari presiden, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik di istana. Ini tentu membuka tabir bahwa proses manajerial kepala negara di mana seluruh kebijakan bersumber dari presiden tidak terlihat," tandasnya.

Sebelumnya, silang pendapat terjadi di lingkungan istana negara. Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman memperbolehkan masyarakat mudik selama dilakukan karantina 14 hari. Tak lama pernyataan tersebut diralat oleh Mensesneg Pratikno bahwa pemerintah meminta agar warga tak melakukan mudik.

Silang pendapat kembali terjadi dalam hal pembebasan narapidana. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berencana membebaskan ribuan napi termasuk napi koruptor dengan alasan virus corona.

Namun sikap menteri Jokowi ini kembali dipermasalahkan oleh orang istana. Adalah Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono yang menganggap pembebasan napi korupsi tak boleh dibebaskan. (Rmol.id).