Penembak WNA Freeport Bukan OPM, Tetapi Karena TNI-Polri Rebut Emas

Papua, law-justice.co - Peristiwa penembakan di Kuala Kencana pada 30 Maret 2020 yang menewaskan Graeme Thomas Wall kebangsaan Selandia Baru dan melukai beberapa orang bukan peristiwa baru pertama kami. Kekerasan kejahatan kemanusiaan ini sebagai peristiwa pengulangan seperti yang terjadi banyak kasus serupa sebelumnya.

Kehadiran Freeport di gunung emas ini sebagai simbol kekerasan, kejahatan, dan tragedi kemanusiaan. Yang menjadi korbannya ialah pemilik tanah, rakyat sipil, dan karyawan Freeport dan juga aparat keamanan yang bertugas di Tembagapura.

SAYANG SEKALI, dalam dinamika spiral kekerasan seperti ini, sudah lama rakyat Papua, Indonesia dan komunitas global menjadi korban kejahatan kebohongan dengan mendapat informasi dari media yang dikontrol penguasa Indonesia yang berkultur militer. Ada kejahatan konspirasi ekonomi dan politik yang menggunakan kekerasan keamanan di areal pertambangan emas di Mimika, Tembagapura khususnya, dan di seluruh West Papua dari Sorong hingga Merauke pada umumnya.

Sebelum Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, wilayah petambangan emas terbesar ketiga di dunia ini jarang terjadi penyeranngan dan penembakan terhadap warga sipil kayawan PT Freeport.

Suharto penguasa otoriter selama 32 tahun menggunakan kekuatan TNI untuk menjaga dan melindungi keamanan PT Freeport-Rio Tinto (PTFI), perusahaan tambang emas raksasa dunia milik Amerika. 

Setelah Undang-Undang pemisahan TNI-Kepolisian disahkan, peran TNI di Perusahaan PT Freeport ditarik dan digantikan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi dan menjaga keamanan PT Freeport.

Dari perubahan ini, sepertinya TNI merasa sangat kehilangan piring (dollar) dari pertambangan emas di Mimika. Maka untuk menyatakan kepada pemilik perusahaan PT Freeport bahwa perusahaannya tidak aman dan harus dikembalikan peran TNI di Tembagapura, cara kekerasan dan penembakan harus diciptakan di areal PT Freeport.

Dengan dasar ini, menjadi terang dan sangat diragukan bahwa penembakan terhadap Graeme Thomas Wall bukan TPN-OPM, tetapi ada dugaan kuat dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia. 

Fakta seperti ini tidak bisa dibantah, karena pada Sabtu, 31 Agustus 2002 Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) pernah menembak mati dua warga Negara Amerika dan satu warga negara Indonesia terungkap dalam laporan Global Witness dengan judul: "Uang Keamanan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia."

"Tanggal 31 Agustus 2002, adalah tanggal yang paling penting karena pada hari itu beberapa orang bersenjata menyerang secara tiba-tiba sekelompok guru yang bekerja pada Freeport Indonesia di lokasi dekat tambang. Tiga orang terbunuh, dua orang warga negara Amerika Serikat: Rick Spier dan Edwin Burgon, dan seorang warga negara Indonesia: Bambang Riswanto serta 11 orang lainnya luka-luka."

Pertanyaan tentang siapa yang merencanakan dan melakukan serangan tersebut telah mempengaruhi hubungan diplomasi AS-Indonesia dan membuat kontroversi panjang mengenai hubungan antara Freeport dan aparat keamanan Indonesia. Para pengamat melihat bahwa orang-orang bersenjata tersebut mampu melakukan penyerangan walaupun lokasinya dekat dengan dua pos TNI.

TNI menuduh kelompok OPM. Namun Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) menuduh TNI berada di belakang serangan.

Laporan awal berisi penyelidikan Kepolisian Indonesia tentang serangan tersebut bocor ke media dalam bentuk naskah. Dokumen ini, semenjak masuk catatan ke Kongres AS, telah menjadi sumber kontroversi abadi, karena dalam laporan tersebut dinyatakan: Ada kemungkinan kuat bahwa kasus Tembagapura pada 31 Desember 2002 dilakukan oleh TNI.

Kapolda Papua, I Made Pastika ( waktu itu), kemudian untuk memimpin penyelidikan Bom Bali Oktober 2002 yang kemudian sukses. Wakilnya yang di depan umum telah menuduh TNI sebagai selaku penyerangan, dipindahkan bertugas dibelakang meja di Jakarta. 

Tetapi serangkaian artikel media internasional melaporkan bahwa pejabat AS mencurigai TNI terlibat dalam penyerangan. Pada bulan November 2002, seorang sumber yang dekat dengan kedutaan AS di Jakarta mengatakan kepada surat kabar Australia, Sydney Morning Herald, bahwa pejabat AS tahu bahwa pembunuhan dua warga negara Amerika oleh Kopassus, tetapi mereka hanya diamkan saja informasi itu, karena akan merugikan kepentingan yang lebih besar. 

Pada Januari 2003, reporter harian New York Times melaporkan, bahwa seorang pejabat administrasi AS mengatakan: "Tidak ada keraguan bahwa ada keterlibatan TNI. Tidak ada keraguan serangan itu telah direncanakan sebelumnya. Tulisan ini juga mengutip seorang analis intelijen dari Barat, yang mengatakan bahwa ia percaya motif serangan tersebut adalah pemerasan murni.

Global witness mempelajari ada serangkaian pembayaran yang terjadi antara bulan Mei 2001 dan Maret 2003, dengan jumlah total sebesar 247.705 dollar AS. Pembayaran senilai 47.568 dollar AS di bulan Mei 2001, dijelaskan oleh Freeport Indonesia untuk pembangunan rumah sakit TNI di Jayapura; Pembayaran senilai 64.655 dollar AS di bulan Mei 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek militer.
Pembayaran senilai 10.000 dollar AS di bulan Juli 2002, dijelaskan untuk perayaan ulang tahun Kodam XVII Trikora; Pembayaran bulanan senilai 57.000 dollar AS total antara bulan Juni 2001 dan Maret 2003. Pembayaran bulan Januari hingga Maret 2003 disebutkan sebagai biaya administrasi. Pembayaran bulanan yang lain sebagai uang makan."

Dari uraian artikel pendek ini, dapat memberikan gambaran dengan terang dan jelas, bahwa TNI mempunyai kepentingan secara ekonomis lebih besar. Karena itu, penembakan yang dilakukan pada 31 Maret 2020 di Kuala Kencana yang menewaskan alm Graeme Thomas Wall bukan TPN-OPM. 

Secara logika daerah Kuala Kencana merupakan tingkat pengamanan super ketat dan prioritas utama perhatian dari seluruh kekuatan aparat keamanan Indonesia. Dengan pengamanan ketat itu, TPN-OPM yang serba kekurangan dan tidak terlatih itu tidak mungkin dan juga tidak layak menyentuh wilayah itu.

Ada motivasi dan tujuan penyerangan pada 30 Maret 2020.
1. Persaingan perebutan piring (dollar) antara TNI dan Polri dari PT Freeport Indonesia di Timika.

2. Pemerintah dan aparat TNI-Polri menggunanakan nama TPN-OPM oleh untuk merusak perjuangan United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) yang sudah mendapat dukungan dari MSG, FIF, ACP, Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Pasifik, Dewan Gereja Papua dan seluruh rakyat Papua dan komunitas global.

3. Pemerintah dan TNI-Polri memprovokasi dan merusak dukungan masyarakat Selandia Baru terhadap perjuangan rakyat dan bangsa West Papua yang semakin meningkat dan kuat dengan menembak mati alm Graeme Thomas Wall adalah warga negara Selandia Baru.

Diharapkan pemerintah Selandia Baru membentuk Tim independen untuk melakukan penyelidikan kasus tertembaknya alm G.T. Wall. Kita sudah menduga sebelumnya bahwa hasil penyelidikan Tim nantinya tidak akan memuaskan semua pihak dan terutama keluarga korban. Tetapi, penyelidikan kasus kejahatan kemanusiaan ini harus diungkap pelakunya, walaupun sangat berat. 

Perlu disadari bahwa sejak dulu wilayah West Papua dari Sorong-Merauke dikelola sebagai wilayah konflik dan pasar kekerasan militer untuk kepentingan ekonomi para jenderal dan pemilik modal di Jakarta. 

Tepatlah apa yang dikatakan pengamat Intelijen Negara, A.C. Manulang, Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) : " Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual di Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan." (Sumber: Indopos, Minggu, 04 November 2012).

Akhir kata, pemerintah, aparat TNI-Polri jangan kambing-hitamkan TPN-OPM. Diharapkan mintalah uang dollar kepada PT Freeport dengan prosedur yang layak, tetapi bukan meminta dollar dengan menumpahkan darah sesama manusia dan memanfaatkan kemiskinan TPN-OPM.