Mau Mudik Lebaran, Harus Ikuti Syarat Pemerintah Ini

Kamis, 02/04/2020 17:36 WIB
Presiden Joko Widodo (Bisnis.com)

Presiden Joko Widodo (Bisnis.com)

Jakarta, law-justice.co - Pihak Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun, Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Fadjroel mengatakan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah akan melibatkan para tokoh untuk memberikan imbauan kepada warga terkait pencegahan virus Corona.

"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Corona atau COVID-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," ujar Fadjroel.

Menurut Fadjroel, Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah membuat kebijakan terkait mudik ini sesuai dengan protokol kesehatan organisasi kesehatan dunia atau WHO. Protokol itu diminta dilaksanakan dengan disiplin.

"Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan bahwa tugas Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah adalah mencegah penyebaran COVID-19 secara rasional dan terukur. Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyiapkan sejumlah alternatif skenario untuk mudik. Skenario pertama adalah mengganti hari libur nasional di hari lain.

"Untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk Hari Raya, ini mungkin bisa dibicarakan," kata Jokowi dalam rapat terbatas soal lanjutan pembahasan mudik melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Kamis (2/4).


Skenario kedua, memberikan fasilitas mudik pada hari pengganti tersebut. Selain itu, menggratiskan tempat wisata.

"Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik pada hari pengganti tersebut. Kemudian di kemudian hari juga menggratiskan tempat wisata yang dimiliki daerah," ujarnya.

Jokowi mengatakan skenario tersebut dibuat untuk menenangkan masyarakat jika mudik nanti tidak bisa dilaksanakan lantaran wabah COVID-19.(detikcom)

 

(Gisella Putri\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar