TKI Tak Boleh Pulang, Tapi Kok TKA China Bebas Masuk Bintan?
sejumlah pekerja asing asal china berbaris saat hendak didata oleh direktorat reskrim umum (ditreskrimum) polda kalbar, di kawasan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di jungkat, pontianak, kalbar, selasa (19/3). (foto antara/jessica helena wuysang
Jakarta, law-justice.co - Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia pulang ke Indonesia demi mencegah penyebaran virus Corona baru.
Sementara tenaga kerja asing (TKA) asal China, dibiarkan masuk ke Bintan, Kepulauan Riau.
Prof Zainuddin sebetulnya mengapresiasi kebijakan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyediakan beras sebanyak 1,38 juta ton di Bulog, untuk para pekerja migran Indonesia (PMI) di Negeri Jiran, agar mereka tidak pulang ke tanah air.
“Tinggal di tempat masing-masing dan tidak berfikir untuk pulang ke tanah air memang pilihan yang lebih aman dibanding dengan berisiko menyebar virus jika harus melakukan perjalanan pulang,” kata Prof Zainuddin, Rabu (1/4).
Namun demikian, kata legislator Dapil Jawa Timur IX ini, banyak PMI di Malaysia yang menyayangkan kebijakan Menko PMK tersebut tidak sejalan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Di saat TKI dilarang pulang, sementara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Imigrasi tidak menjalankan kebijakan yang sama.
“Justru mereka beri kemudahan kepada 39 TKA asal China masuk Bintan,” tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini. Puluhan TKA asal Negeri Tirai Bambu masuk Bintan pada 31 Maret kemarin, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban.
Di sisi lain, Anggota Badan Legislasi DPR itu mendapat desakan dari banyak PMI di Malaysia, terutama asal Jawa Timur agar mendesak pemerintah membantu mereka yang berada di Malaysia.
Apalagi mereka khawatir kebijakan lockdown kembali diperpanjang, sementara persediaan sembako mereka menipis.
Hal itu menurut Prof Zainuddin, juga dilaporkan langsung oleh Aksan, pengurus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Kuala Lumpur yang ikut mengadvokasi para PMI di Malaysia.
"Persediaan itu penting, tetapi tidak kalah pentinganya lagi pemerintah harus menjamin distribusi dan akses bantuan beras sampai di tangan PMI kita di luar negeri. Pastikan beras yang tersedia dalam jumlah cukup itu bisa berada di tangan mereka yang sedang terhimpit kebijakan lockdown,” tandas Prof Zainuddin. (JPNN.com).
Komentar