Ada Apa KSP Lawan Presiden, Buat Rapat Mendadak Demi PT AKS

Rabu, 01/04/2020 16:36 WIB
Surat undangan Kantor Staf Presiden kepada pengusaha tambang timah PT AKS dan Bareskrim Mabes Polri (Foto:Repro/Law-Justice)

Surat undangan Kantor Staf Presiden kepada pengusaha tambang timah PT AKS dan Bareskrim Mabes Polri (Foto:Repro/Law-Justice)

Jakarta, law-justice.co - Kisruh kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Minerba terhadap perusahaan peleburan biji timah/semelter memasuki episode baru. Direksi PT Aries Kencana Sejahtera (AKS) yaitu Haksono Santoso selaku Komisaris dan Samuel Santoso selaku Direktur Utama tiba-tiba diundang khusus oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pimpinan Jenderal Purn. Moeldoko.

Dalam dokumen surat undangan yang diterima Law-Justice, pertemuan yang akan berlangsung besok itu (Kamis, 2 April 2020), akan membahas soal penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Dalam surat itu juga disebutkan dasar pemanggilan oleh KSP dalam pelaksanaan pengelolaan serta monitor isu strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, khususnya di Bidang Pertambangan dan Lingkungan. Dalam rencana pertemuan itu juga akan diundang Direktur Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri.

Menilik ke belakang, PT Aries Kencana Sejahtera disebut kepolisian terlibat dalam kasus ekspor balok timah tanpa izin. Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri mulai menyelidiki dugaan adanya pelanggaran dalam rencana ekspor 150 ton balok timah milik perusahaan peleburan timah (smelter) PT Aries Kencana Sejahtera (AKS). Dikabarkan saat itu penyidik dari Bareskrim sudah tiba di Bangka untuk mulai melakukan penyelidikan dokumen dan keabsahan timah PT AKS.

PT AKS sendiri dijadwalkan akan melakukan ekspor 6 kontainer balok timah atau sebanyak 150 ton, Selasa, 10 Desember 2019. Bahkan akan digelar acara launching ekspor timah di gudang PT TKS yang berada di Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada pukul 13.00 WIB. Namun hingga sore hari acara tersebut tidak digelar meski tenda, makanan dan soundsystem sudah terpasang.

Diduga batalnya PT AKS melakukan ekspor dikarenakan adanya pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung dan kedatangan penyidik dari Tipidter Bareskrim Mabes Polri. Perkara dugaan pelanggaran UU Minerba ini hingga menyeret Direktur Operasional PT BTISW, berawal dari giat pemeriksaan sejumlah semelter yang ada di Bangka diantaranya PT AKS, PT RBT dan CV AJ oleh Tim Mabes Polri bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kep. Babel tahun 2018 lalu.

Namun PT BTI diduga bermasalah dalam kegiatannya selaku perusahaan smelter hingga akhirnya Direkturnya, SW kini mesti meringkuk di Rutan Pangkalpinang.

Ketika dikonfirmasi soal undangan kepada direksi PT AKS dan perwakilan Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri, salah seorang staf KSP yang namanya tercantum dalam surat undangan itu Ferdy Alfarizka tidak mau memberikan jawaban baik melalui pesan singkat atau pun telepon dari jurnalis Law-Justice.co.

KSP Justru Melawan Kebijakan Presiden
Keganjilan lain juga terlihat dari waktu undangan yang terkesan terburu-buru dan undangannya adalah rapat tatap muka langsung bukan work from home. Padahal, Indonesia khususnya Jakarta sedang keadaan gawat darurat karena pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan maksud dan tujuan pertemuan perusahaan pengusaha tambang dan smelter timah PT AKS serta Bareskrim Mabes Polri.

Sikap KSP yang memaksakan rapat pertemuan langsung ini jelas melawan keputusan Presiden yang sudah tegas mengatakan agar bekerja dari rumah. Ironisnya yang melanggar keputusan Presiden ini justru lembaga Presiden sendiri yang seharusnya mengamankan kebijakan Presiden.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan, pemanggilan mendadak pengusaha timah dengan kepolisian patut dipertanyakan. Seharusnya semua pihak fokus terlebih dahulu ke soal bencana pandemi kesehatan corona.

" Saya pikir sementara ini kita semua fokus corona dululah, minimal untuk dua bulan ke depan. Di seluruh dunia juga orang tidak ngurus bisnis dulu karena keselamatan dan kesehatan di atas segalanya," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan pemanggilan PT AKS yang sempat terseret hukum soal ekspor timah yang dianggap polisi tak berizin. "Saya bingung juga apa relevansi bisnis PT AKS dengan Tupoksi KSP sampai mau panggil PT AKS begitu. Seharusnya soal manajemen PT Timah yang lebih relevan kementerian BUMN. Ya itu dia, apa gak berlebihan sampai panggil pihak swasta begitu," ungkapnya.

Dia pun menjabarkan, soal peranan Kantor Staf Presiden yang seharusnya lebih bermain dari sisi regulator dalam hal ini pemerintah, bukannya bermain dari tatanan teknis lapangan. "Saya rasa KSP itu bermain ditataran konsep bukan teknis. Seharusnya begitu, karena kan ada kementerian terkait, jangan offside," ujarnya.

Dia juga bilang, rapat yang dilakukan oleh KSP itu dapat dianggap sebagai pelanggaran dari imbauan badan kesehatan PBB, WHO agar tidak melakukan perkumpulan dan rapat yang dapat mengundang virus covid 19 kepada pejabat dan peserta rapat.

"Saya menilai jika rapat tersebut sudah melanggar PBB. Harusnya itu tidak dilakukan ditengah meluasnya wabah corona ini," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPR RI, Rano Alfath yang dihubungi law-justice, Rabu, (1/4/2020) mendapat laporan akan adanya pertemuan tersebut. Namun dia tidak mengetahui maksud dan tujuan pemanggilan itu oleh KSP.

"Saya belum tahu pasti ya, kronologi seperti apa saya juga belum tahu termasuk mengapa pertemuan ini berlangsung tatap muka bukan virtual di tengah kondisi Corona, apakah ini sangat urgent atau ada kepentingan lain, mungkin bisa ditanyakan langsung pada pimpinan Komisi," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J Mahesa menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan kepastian berinvestasi, khususnya dengan adanya aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel). Desmond meminta agar penegakan hukum tersebut jangan sampai mempersulit masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang timah.

Ia juga menyarankan adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum dan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur hubungan kemitraan antara perusahaan tambang dengan rakyat, agar rakyat yang bermitra dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa melanggar hukum.

Menurutnya, jangan sampai penegakan hukum malah membuat masyarakat menjadi susah karena kehilangan mata pencahariannya dari aktivitas pertambangan. “Nah bagaimana mengkomunikasikan, ya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Kemitraan antara rakyat dengan perusahaan-perusahaan timah, dalam hal ini misalnya PT. Timah. Inikan belum terkomunikasi dengan baik dan yang jadi soal adalah wilayah-wilayah hutan lindung dan macam macam ini kan perlu ditegakkan,” terang Desmond.

Lebih lanjut, Desmond meminta agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya di Provinsi Babel untuk bekerja sama dalam melindungi PT. Timah yang merupakan salah satu aset negara. Ia meminta tindakan tegas dari aparat apabila ada oknum yang sudah bermitra dengan PT. Timah, namun menjual hasil tambangnya kepada swasta.

“Ini harus ditegakkan hukumnya. Nah ini yang kami imbau kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar hal-hal seperti ini harus ditegakkan agar kepastian berinvestasi PT. Timah dan kepastian berinvestasi swasta di daerah ini terlindungi dengan hukum. Inilah yang harus kita dialogkan,” tegas Desmond.

Tim Liputan Investigasi

 

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)
Share:



Berita Terkait

Komentar