Lawan Jokowi, Gubernur se-Sulawesi Sepakat Terapkan Lockdown

Makassar, law-justice.co - Semua Gubernur yang berada di Pulau Sulawesi sepakat untuk menerapkan `lockdown` demi mencegah penyebaran virus corona yang kini sudah menjadi wabah atau pandemi. Meski dilarang oleh pemerintah pusat atau Presiden Jokowi, mereka tetap akan menerapkan isolasi terbatas tersebut.

Namun, yang dibatasi adalah hanya pergerakan orang, bukan barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi.

Sementara itu, Presiden Jokowi berencana menerapkan langkah darurat sipil. Langkat tersebut untuk pembatasan pergerakan sosial berskala besar (Phsycal distancing), antara lain mudik Lebaran 2020.

Kesepatan isolasi terbatas di empat provinsi tercapat dalam Temu Wicara Gubernur Se-Sulawesi, Senin (30/3/2020). Temu wicara dipandu Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Prof Dr Aminuddin Ilmar dari Makassar.

“Jadi yang disepakati adalah isolasi terbatas untuk peredaran orang bukan untuk barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi,” ujar Prof Ilmar usai temu wicara via online tersebut.

Enam gubernur didampingi oleh kepala kepolisian daerah (kapolda) masing-masing. Para kapolda berjanji menindaklanjuti kebijakan lockdown ini agar benar-benar dijalankan.

“Sesuai arahan presiden bahwa karantina wilayah diserahkan kepada wilayah masing-masing untuk menentukan. Berdasarkan hal itu, dilakukan temu wicara dengan gubernur, kapolda, dandim, dan pangdam se-Sulawesi,” jelas Prof Ilmar.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang juga Ketua BKPRS mengatakan, isolasi wilayah sangat penting untuk menyelamatkan warga masing-masing Covid-19.

"Dua kasus positif corona di Sulawesi Utara itu datang dari luar Sulawesi Utara. Itulah kita lakukan upaya pembatasan manusia ke Sulawesi Utara. Selama tiga pekan setelah kasus pertama," jelas Olly.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa yang perlu dibatasi hanya pergerakan manusia, bukan barang dan jasa. Sebab, kebutuhan bahan pokok di Sulut masih sangat tergantung pada daerah lain, terutama dari Sulsel.

“Gas Elpiji 3 kg di Sulut itu semuanya masih dari Makassar dan itu lewat darat. Jadi tidak bisa lakukan pembatasan barang. Karena dampaknya bisa lebih berbahaya dari corona. Jika rakyat lapar, itu lebih berbahaya,” jelas Olly.

Sebagai Ketua BKPRS, Olly juga berjanji akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan alokasi anggaran untuk Sulawesi dalam APBN-P untuk penanganan Covid-19.

Hingga kemarin, sudah dua warga Sulut yang positif terjangkit Corona.

“Kita di Sulawesi harus bahu membahu menghadapi Covid-19. Kami sudah melakukan pengawasan (ODP) pada sekitar 2000-an orang, PDD 15 orang, dan positif 3,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longko Djanggola, mengaku sudah meminta “lockdown” diberlakukan sejak tanggal 24 Maret lalu.

"Tangga 24 Maret saya bersurat ke gubernur di Sulawesi tentang perlunya pembatasan lintasan perbatasan dan alhamdulillah sudah disetujui semua. Tadinya saya usulkan pembatasan itu hingga jam 10 malam, tapi Gubernur Gorontalo minta dimulai dari jam 6 sampai 18 sore,” kata Longki.

Hingga Senin sore kemarin, sudah 59 orang dari sekitar 20 juta warga Sulawesi dinyatakan positif corona. Sebagian besar memang ada di Makassar, 50 dari sekitar 8,8 juta warga Sulsel. Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) masing-masing tiga dari sekitar 6 juta jiwa warga di dua provinsi ini.

Sulut yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa kini memiliki dua positif corona, dan di Sulbar satu positif corona dari sekitar 1,2 juta jiwa penduduk.

Gorontalo yang berpenduduk 1,19 juta jiwa masih aman, alias nol kasus.

Kepada para gubernur dan forkopimda se-Sulawesi, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), mengakui bahwa Sulsel salah satu daerah terjangkit corona yang tertinggi di luar Jawa.

Akan tetapi, NA menjamin warga Sulsel akan lebih aman dari Covid-19 ke depan.

“Memang ini terjadi bahwa 82 % dari bawaan. Kita sudah punya dua lab, di RS Wahidin dan Unhas. Inilah yang membuat kita semakin aman karena kita bisa lebih cepat melakukan intervensi kepada yang terdeteksi positif. Kedua, kita bisa lebih cepat mengisolir yang PDP,” jelas NA.

NA menilai, memang terjadi lonjakan kasus Corona di Sulsel dalam sepekan terakhir.

“Tapi belum tentu sekian banyak yang dinyatakan positif itu negatif. Kita sudah tahu sumber penularan itu. Makassar ini sumbernya. Makanya kita lakukan isolasi wilayah. Temna-teman di kabupaten/kota juga benar-benar memperketat pemeriksaan bagi pendatang mulai dari RT-RW, desa/lurah, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” jelas NA.

Menurut NA, salah satu yang menyebabkan naiknya PDP (pasien dalam pemantauan) di Sulsel karena stres oleh pemberitaan yang berlebihan.

“Padahal kita seharusnya memberi ketenangan ke masyarakat kita, bukan menebar ketakutan,” ujar NA.

Rerata gubernur se-Sulawesi mengkhawatirkan adanya perlintasan manusia di perbatasan masing-masing.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mewanti-wanti betul agar kesepakatan “lockdown ala Sulawesi” itu benar-benar diterapkan.

"Alhamdulillah, Gorontalo masih hijau, masih sangat aman, tapi kami akan waspada terus. Makanya saya sangat sepakat mempertegas perbatasan. Apalagi semua gubernur bilang, yang membawa virus ini dari luar daerah semua,” kata Rusli.

Dia berharap perlintasan perbatasan benar-benar diperketat. “Kami sudah dengar ada jutaan warga Gorontalo di luar Gorontalo yang mau pulang kampung. Kami harapkan mereka tidak mudik dulu dan meminta kerja sama gubernur se-Sulawesi agar tidak ada mudik dulu sebelum situasi terkendali,” jelas Rusli.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menjamin pangan dan logistik warga Sulbar aman hingga 4 bulan ke depan.

“Koordinasi terkait pergeseran orang-orang dan barang perlu ditingkatkan agar tidak meninbulkan keresahan baru. Alhamdulillah, pangan Sulbar aman hingga 4 bulan ke depan. Melalui BKPRS ini diharapkan ada pemahaman untuk karantina wilayah," kata Ali Baal.

Inilah isi dari 6 kesepakatan tersebut:

1. Mengisolasi peredaran orang di wilayah masing-masing mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi

2. Yang dibatasi hanya peredaran orang, bukan barang dan jasa

3. Meminta kejelasan alokasi anggaran dari presiden dalam APBN-P untuk Covid-19

4. Melarang mudik warga masing-masing yang ada di luar provinsi masing-masing

5. Memulangkan semua warga negara asing yang ada di wilayah masing-masing

6. Membatasi kepergian pegawai masing-masing ke luar daerah, terutama ke Jakarta.
(Tribunnews)