Ekonom Senior Ini Heran Menteri Jokowi Larang Anies Lockdown Jakarta

Jakarta, law-justice.co - Wilayah-wilayah terbanyak korban keganasan virus corona atau Covid-19 diharapkan segera dilakukan lockdown oleh pemerintah, terutama DKI Jakarta.

Karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dan kementerian lainnya yang terkesan melarang Pemprov DKI Jakarta mengupayakan lockdown dengan menyambangi Balai Kota, sangat disayangkan.

Demikian disampaikan ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri dalam acara "Indef Talk" melalui siaran langsung Instagram, Jumat (27/3).

"Kondisi kita kalau dipreteli satu-satu tidak ada opsi kecuali lockdown," kata Faisal Basri.

"Jakarta epicentrum (Covid-19) tapi tenang-tenang saja. Mungkin karena itu kepala daerah jadi gelisah sehingga ingin bertindak lebih cepat, namun Mendagri datang ke Balaikota, menteri-menteri ke balaikota jangan lockdown. Tapi tempat lain kok boleh? Aneh," imbuhnya terheran.

Faisal Basri mengatakan, setiap negara terjangkit virus corona memang memiliki latarbelakang yang berbeda. Namun, harus mencari perbandingan setara jika pemerintah tetap berkeyakinan tidak perlu lockdown.

"Beda dengan negara lain Amerika Serikat itu epicentrum di New York. Ini Jakarta menyebar ke mana-mana. Sebetulnya Indonesia lebih mudah lockdown terbatas karena kepulauan," tuturnya.
Atas dasar itu, Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk segera melakukan lockdown untuk DKI Jakarta. Jelas, tujuannya agar tidak menjalar ke kota-kota lain di luar Jakarta yang notabene masuk kawasan terparah penyebaran Covid-19.

"Jakarta harusnya paling urgent untuk lockdown. Artinya, mobilitas manusia masuk dan keluar tidak sebebas biasanya. Bukan lockdown total. Tidak sebebas biasanya. Kalau enggak, mudah nyebar ke 34 provinsi yang sumbernya dari Jakarta," ucapnya.

"Jaga saja Jakarta dan utamanya karena sudah menjalar ke (pulau) Jawa, maka jaga dulu Jawa. Supaya, tidak merembet ke provinsi lain," tutupnya. (Rmol)