Pemprov Seperti Tak Peduli, Warga Lakukan Penyemprotan Secara Swadaya

Jakarta, law-justice.co - Merebaknya virus corona di Indonesia membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, virus tersebut dari perkembangan yang ada melalui situs informasi corona milik Pemprov DKI Jakarta (corona.jakarta.go.id) ada sebanyak 913 pasien dirawat, 46 dinyatakan sembuh dan 87 orang meninggal dunia data dari seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan yang kini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona adalah penyemprotan desinfektan di setiap wilayah. Salah satunya adalah wilayah Kayumanis, kelurahan Pisangan Baru, kecamatan Matraman. Penyemprotan tersebut dilakukan atas swadaya masyarakat setempat.

Seperti wilayah RT 02 RW 02 Kayumanis 10. Seorang warga bernama Ricki mengatakan kegiatan penyemprotan desinfektan baru dilakukan pada hari ini, Jumat (27/3). Ia juga mengatakan desinfektan tersebut merupakan swadaya masyarakat.

"Baru hari ini rumah kami disemprot. Ya kami memberikan sukarela, ada yang 10 ribu ada yang 20 ribu. Harus inisiatif kami sendiri, karena sudah ditanya apakah ada dari kelurahan katanya tidak ada" ujar Ricki.

Sama halnya dengan pemukiman warga kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Penyemprotan desinfektan dilakukan oleh warga setempat. Seorang warga berinisial RP menyebutkan bahwa tidak ada pegawai kelurahan yang melakukan penyemprotan di pemukiman Rawamangun. Karena hal itu maka merekapun berinisiatif untuk melakukan penyemprotan sendiri di rumahnya masing-masing.

"Mana pemerintah, warga setempat disuruh untuk jaga diri di rumah tapi tindakan tidak ada. Hanya minta WFH saja," ujar RP.

Selain itu, RP juga memprotes tentang alat rapid tes yang berasal dari China. Ia menyebutkan alat test tersebut tidak akurat karena dari dua kali percobaan test hasilnya berbeda-beda.

"Rapid test China itu abal-abal tidak akurat. saya sudah test mandiri hasilnya negatif, lalu 15 menit lagi saya tidak yakin test lagi, positif," kata RP.

Diketahui, saat ini wilayah DKI Jakarta menjadi episenter penyebaran corona. Gubernur Anies Baswedan telah menetapkan Jakarta berstatus tanggap darurat bencana Covid-19 selama dua pekan sejak Jumat, 20 Maret 2020. Dengan status tersebut, kata Anies, seluruh komponen Pemprov DKI Jakarta bersama TNI dan polisi akan bekerja lebih ekstra dalam mengendalikan penyebaran virus Corona. Social distancing atau menjaga interaksi sosial, kata Anies, perlu dilakukan secara disiplin oleh masyarakat.

"Kami membutuhkan kerja sama dan dukungan dari masyarakat," ucap dia.