Polemik Pidana Korporasi (Tulisan II)

Adu Kuat Mafia Pengusaha Properti Vs Penegak Hukum

Rabu, 25/03/2020 10:30 WIB
Ilustrasi jeratan hukum korporasi yang terbukti mendukung korupsi (Foto:ICW)

Ilustrasi jeratan hukum korporasi yang terbukti mendukung korupsi (Foto:ICW)

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi pernah bersemangat ketika wacana pemidanaan korupsi yang dilakukan oleh korporasi mendapatkan sambutan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun dalam pelaksanaan, pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi masih minim. Lagi-lagi KPK dan penegak hukum lain mengeluh tidak mudah untuk menerapkan hukum kepada korporasi selain orang-orangnya yang terlibat dalam perkara hukum tersebut.

Namun, jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, KPK dinilai lebih berani menerapkan pidana kepada korporasi.

Salah satu pertimbangan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan tegas menyatakan Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Sejak Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dikeluarkan tahun 2016, KPK baru menangani empat kasus korupsi dengan menggunakan pidana korporasi.

Perusahaan-perusahaan yang terkena pidana korporasi antara lain; PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), Tbk yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI). Perusahaan itu terkena perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Selain NKE, tiga perusahaan lain yang terkena pidana korporasi adalah PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dijadikan tersangka terkait kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011. PT Tradha sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tradha merupakan korporasi pertama yang ditangani lembaga antirasuah.

Soal kendala pemidanaan korupsi pada korporasi, Puteri Hikmawati Peneliti Hukum DPR menilai, kendala penerapan pidana yang menyasar korporasi lebih kepada kecerdikan penegak hukum untuk menggunakan Peraturan Mahkamah Agung dan UU Tipikor. Selain itu perlu penyelarasan aturan agar tidak ada kekosongan aturan.

"Ini sebenarnya, nah, kalau saya melihat kendalanya itu, pertama ketidakjelasan dan ketidaklengkapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam UU dan belum terhubungnya, terkoneksinya dengan asas-asas hukum pidana. Itu tadi KUHP tidak mengenal korprasi sebagai subjek hukum pidana. Belum sinkron," katanya.

"Terus kejaksaan, ini hasil penelitian , kan menanggani kasus korupsi khusus ini, jadi dia menganggap bahwa rezim sekarang belum mengadopsi korporasi sebagai subjek, jadi belum terbiasa gitu dia menjerat korporasi. Karena dia juga mengacu pada pasal 143 KUHP, bahwa di situ penuntut memuat surat dakwaan disertai identitas. Kata dia, kalau identitasnya, jenis kelamin , itu perusahaan jenis kelaminya apa, gitu itu yang disebut waktu penelitian," tambahnya.

 
Proyek Meikarta milik Lippo Group yang menuai masalah hukum korupsi dengan terdakwa pejabat publik dan pengusaha (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice)

Dia juga menjelaskan soal peran UU Tipikor untuk menjerat korporasi menjadi target pemidanaan korupsi yang tidak hanya menyasar pada perorangan.

"Sudah lengkap sebenarnya, tapi proses beracaranya belum lengkap. Maksud saya, yang dipertanggungjawabkan, yang dipanggil siapa dan lain-lain. Untuk itu perlu ada penyempurnaan UU Tipikor, makanya KPK yang menonjol. KPK itu sudah mulai mengacu pada peraturan mahkamah agung," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemindaan korupsi untuk korporasi sulit dilakukan di Indonesia. Karena menurut dia, perlu ada perbaikan sistem dan cara penanganan yang beda ketika menangani pidana korupsi perorangan dan korporasi.

"Di Indonesia ini, makanya kalau definisi di KPK terlalu banyak itu kan ada 33 jenis korupsi di buku saku. Itu kebanyakan sehingga bikin orang pusing. Apapun bisa kena delik orang. Sekarang ini apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya, korupsi atau pidana korporasi saya lihat ini hanya kaitannya dengan suap. Perusahaan yang menyuap. Hanya itu. Saya terus terang dengan suap ini agak skeptis. Karena suap itu kadang nothing to do with the system," ujarnya kepada Law-Justice.

Dia juga menambahkan, korporasi di Indonesia sudah diikat dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penerapan pidana pada korporasi. Apalagi pidana korupsi.

"Korporasi itu kan setengah kakinya memang ada dalam regulasi negara, tapi kan dia punya self-mechanism yang membuat dia kreatif, risk taking, misalnya how to regulate risk taking activities? Bisa ngga proses mengambil risiko itu diregulate? Itu kan mustahil. Nah inilah yang menyebabkan kita perlu hati-hati meregulasi korporasi, itu basis pikiran pertama saya. Korupsi apalagi. Korupsi itu proses dalam negara, bukan proses dalam korporasi," katanya.

"Pada dasarnya korupsi adalah proses dalam negara. Ini yang saya lihat di Undang-Undang Tipikor ada ambiguitas itu. Definisi korupsi itu sendiri tidak dibikin clear. What is corruption? Kita itu membuatnya samar loh. Semakin samar dianggap semakin baik, padahal itu korbannya banyak. Jadi korupsi itu peristiwa dalam negara, bukan peristiwa dalam coorporate. Ekstensi yang dilakukan itu juga harus hati-hati," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Legal Policy MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Universitas Indonesia, Andreas Nathaniel Marbun menilai perlu ada penyempurnaan hukum acara untuk menindak perilaku korporasi dalam pelanggaran hukum korupsi maupun kejahatan lingkungan.

"Sulit juga kita jawab sudah maksimal atau belum maksimal. Dalam artian begini, permasalahan yang jelas nyata adalah selama ini belum ada hukum acaranya. Kita ngatur pertanggungjawaban korporasi sudah lama. Untuk Tipikor saja dari tahun 1999 sudah ada pertanggungjawaban korporasi. Kalau kita cek di UNCC (United Nations Corruption Conduct) baru ada tahun 2003, kita ratifikasi tahun 2006. Jadi sebelum UNCC, kita punya UU Tipikor yang sudah duluan mengatur pertanggungjawaban korporasi, tetapi toh belum ada perkara yang ditangani, atau sedikitlah. Itu kenapa lama, karena nggak ada hukum acaranya. Selama ini kita orang perorangan, kita tanya siapa namanya, ada orang yang jawab, kalau korporasi nggak mungkinlah, siapa yang mewakili dia disitu. Nah, hukum-hukum acara itu diselesaikan dengan PERMA 13 tahun 2016. Itulah, kenapa sekarang sudah mulai banyak," ujarnya.


Jalan Panjang Payung Hukum Pidana Korporasi

Sebenarnya Indonesia sudah lama memiliki aturan yang jelas soal tata laksana jeratan hukum kepada korporasi. Mulai dari UU Darurat No.7 tahun 1955 yang dijenal dengan aturan penimbunan barang dan tindak pidana ekonomi hingga yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung No.13 tahun 2016.

Puteri Hikmawati Peneliti Hukum DPR menjelaskan ada banyak aturan yang belum secara rinci menjerat korporasi sebagai target hukum. Kata dia, ada sekitar 60 aturan perundangan yang mengatur korporasi sehingga layak dijerat dalam pidana korupsi, pidana keuangan dan pencucian uang.

"Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan di luar negeri ya, dia itu (korporasi) sebenarnya sejak akhir abad ke 19 itu sudah memulai rezim pengaturan sebagai entitas yang dianggap mampu melakukan tindakan kejahatan. Itu sebenarnya yang mendahului pengaturan itu adalah negara-negara Common Law, seperti AS dan Inggris. Kalau kita kan Eropa kontinental, itu masih menganggap korporasi itu tidak dapat dihukum karena mereka tidak memiliki tubuh, nyata gitu yang dapat dibebani penderitaan, dalam arti diberi sanksi dan tidak memiliki jiwa yang bisa dipersalahkan," ujarnya.

"Jadi perkembangan kemudian, korporasu sebagai subjek hukum pidana itu karena menimbulkan dampak yang besar. Peranan korporasi dari segi, bidang kehidupan. Misalnya, ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Jadi hal ini ditandai dengan penyimpangan perilaku korporasi yang bisa merugikan masyarakat. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, manipulasi pajak, pencucian uang, perlindungan terhadap konsumen, pembalakan liar. Dikenal luas itu melalui UU Darurat No 7 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Itu ada di pasal 15. Nah itu sih yang dikenal pertama," tambahnya.

Dia juga bilang ada kegamangan dari penegak hukum soal jeratan hukum korporasi, terutama dari segi pembuktiannya sehingga dinilai banyak aturan yang tidak digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat kejahatan korporasi baik korupsi maupun kejahatan sektor lingkungan.

"Setahu saya kalau narkotika, psikotropika belum sih. Sekarang kecenderungannya tindak pidana korporasi ya. Nah sebenarnya pengaturan yang banyak di UU itu ada variasinya juga walaupun menyatakan korporasi sebagai subjek, ada yang menyatakan korporasi tetapi yang bertanggung jawab tetap pengurus. Tapi aparat penegak hukum dalam kasus-kasus tertentu, masih mengenakan atau mempertanggungjawabkan orang, begitu karena mungkin pembuktiannya lebih mudah ya," ungkapnya.

Perbaikan Sistem untuk Jerat Korporasi
Bekas wakil ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, penegakan hukum terhadap korporasi sulit dilakukan dengan sistem hukum yang ada sekarang. Dia memberikan contoh, UU Tipikor yang sudah berumur belasan tahun, perlu ada perbaikan untuk menindaklanjuti aturan hukum yang sesuai dengan aturan kekinian. Hal inilah yang menurut dia, melemahkan penanganan perkara pidana terhadap korporasi.

"Yang harus dibangun kelembagaannya dengan sistem integritas nasional. Itu ngga bisa di DPR, itu bisanya di presiden. Kita ini 2002 UU Tipikor artinya sekarang 2019 sudah 17 tahun tapi tidak ada tanda-tanda [keberhasilan] kenapa? Karena kita tidak melakukan pendekatan sistem," katanya.

Fahri menjelaskan selama ini KPK dan penegak hukum lain jarang menerapkan pidana kepada korporasi karena enggan untuk mengorek lebih dalam modus korupsi sistemik yang dimainkan perusahaan dan pejabat negara.
"Artinya gini, kalau kita itu menganggap yang kita hadapi adalah moral hazard itu nanti jatuhnya pertanggungjawaban individual. Itu yang terjadi di KPK sekarang. Kenapa KPK tidak pernah mampu membuka sistem daripada isunya itu. Kasus Pelindo bukan sistem, Hambalang bukan sistem, Meikarta bukan sistem, reklamasi bukan sistem, sapi juga. Artinya ini bukan soal sistem, kalau prinsip penanganan korupsi itu adalah moral approach selamanya itu ngga akan menuntaskan kultur atau sistem yang sudah ada dalam lingkaran setan korupsi itu. Yang terjadi adalah mengambil orang-orang tertentu untuk memuaskan publik," ujarnya.

Hal inilah yang dinilai Fahri menghambat jeratan hukum korporasi.
"Nggak akan [bisa]. Karena itu diputus sama mereka [KPK]. Itu individual. Karena kita tidak meniatkan ini sebagai problem sistemik dari awal. Kecuali gini, perusahaan (menggunakan teori sistem) fraud berasal dari temuan BPK misalnya," ungkapnya.

 
Fahri Hamzah saat  menjabat Wakil Ketua DPR RI ketika diwawancara beberapa waktu lalu (Foto:Law-Justice)

Senada dengan Fahri, Ketua Divisi Legal Policy MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Universitas Indonesia, Andreas Nathaniel Marbun perlu ada penyelarasan aturan agar tidak tumpang tindih sehingga memiliki celah bagi korporasi untuk lari dari tanggung jawab hukum.

"Indonesia ini sudah over regulated terkait pidana korporasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak punya rezim tunggal, dalam artian beda UU, beda juga cara bacanya, beda juga pihak yang diatribusikan pertanggungjawabannya. Contoh ginilah, kalau kita baca TPPU, tindak pidana korporasi itu, yang bisa diminta kan pertanggungjawabannya itu hanya pihak dia sebagai direktur, atau direksilah atau pengurus. Kalau di UU korupsi nggak, dia membiarkan itu sebagai konsep teoritis saja," katanya.

" Di Indonesia, ini nggak ada. Rezimnya tergantung UU, jadi nggak ada rezim tunggal. Adapun RKUHP mengatur, sama kacaunya untuk pidana korporasinya. Jadi permasalahannya memang agak teknis, teoritis, dan pengaturannya juga bermasalah," tambahnya.

Hal itulah yang bisa dianggap menjadi celah bagi korporasi lolos dari jeratan hukum sehingga melemahkan penegakan hukum di Indonesia.


Berkaca dari Pidana Korporasi PT Dutasari Citralaras

Pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencuatkan nama PT Dutasari Citralaras dalam pusaran korupsi yang melibatkan beberapa elit Partai Demokrat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan dua BUMN. Salah satu korporasi plat merah itu adalah PT Adhi Karya yang menjadikan perusahaan swasta itu rekanan dalam pengerjaan mekanikal eletrikal dalam proyek ini.

Sebenarnya, rencana pembangunan P3SON Hambalang sudah muncul sejak 2004. Ketika mulai menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adiyaksa Dault berupaya mengeksekusi proyek ini, namun terganjal persoalan sertifikat tanah seluas 5.000 hektar yang belum rampung. Kemajuan rencana ini baru terlihat lima tahun kemudian, ketika Andi Malarangeng menjabat sebagai Menpora.

Ketika itu, politik Partai Demokrat itu menganggap fasilitas P3SON sangat dibutuhkan sehingga proyek ini pun diputuskan untuk dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan. Untuk itu, proses pengurusan sertifikat tanah pun mulai dipercepat. Hasilnya, pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010. Isinya tak sekadar sertifikat tanah, tetapi juga Izin mendirikan Bangunan di atas lahan itu.

Kemenpora pun langsung bergerak cepat. Pembangunan P3SON itu yang mencakup sport science, asrama atlet, lapangan tembak, olahraga ekstrim, panggung terbuka, dan voli pantai itu pun mulai dilaksanakan pada 2010 dan diproyeksikan rampung dua tahun kemudian. Untuk merealisasikan proyek ini dianggarkan dana sebesar Rp 125 milyar .

Belakangan terungkap, biaya pembangunan P3SON mengalami pengelembungan hingga dua puluh kali lipat menjadi Rp 2,5 milyar. Dalam persidangan salah seorang terdakwa dalam kasus ini, Deddy Kusdinar (Kepala Biro Perencanaan Kemenpora, Sonny Anjangsono (Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta—konsultan teknis proyek ini— terjadi empat kali peralihan anggaran yang jumlahnya terus membesar dari Rp 125 milyar, Rp 225 milyar, Rp 800-an milyar, dan Rp 2,5 triliun.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembengkakan jumlah anggaran ini disebabkan karena rentang dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek ini begitu luas. Namun dari beberapa bidang yang berpotensi dikorupsi, lembaga anti rasuah menganggap sektor pengadaan barang dan jasa memiliki indikasi paling kuat dan nilainya lebih dari separuh total anggaran, yaitu Rp 1,4 triliun.


Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor yang mangkrak (Foto: Merdeka.com/imam buhori)

Hal utama yang menjadi perhatian di sektor ini adalah proses tender yang akhirnya jatuh kepada perusahaan plat merah, PT Adi Karya. BUMN yang bergerak di ranah konstruksi ini, kemudian mensubkontrakan beberapa pekerjaan pada perusahaan swasta. Salah satu korporasi rekanan yang dilibatkan adalah PT Dutasari Citralaras yang diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan bagian mekanikal eletrikal dalam proyek ini senilai Rp 300 milyar.

Kolusi Elit Politik dan Petinggi Korporasi
Proses pemenangan tender dua BUMN dalam proyek ini pun sudah diatur. Sejumlah elit Partai Demokrat, seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, serta teman dekat Anas Urbaningrum dan Direktur PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso berperan dalam pemenangan tender itu. Sejak awal, proyek ini memang ditujukan mendapatkan dana untuk mendukung Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

PT Adi Karya pun kemudian mengandeng sejumlah perusahaan swasta rekanan untuk mengerjakan proyek ini. Bersama PT Wijaya Karya, kedua korporasi plat merah ini menunjuk 17 perusahaan sebagai subkontraktor proyek, termasuk PT Dutasari Citra Laras. Sebelum mengerjakan proyek ini perusahaan yang disebut terakhir sudah beberapa kali bekerja sama dengan korporasi milik negara itu.

Seperti terungkap dalam keterangan saksi Roni Wijaya (Direktur Operasional PT Dutasari Citra Laras, dalam persidangan terdakwa Anas Urbaningrum, pihaknya setidaknya sudah bekerja sama dalam empat proyek Adi Karya. Seluruhnya adalah proyek pengadaan gedung pemerintah yang dilakukan pada 2008 dan 2010.

PT Dutasari Citra Laras sendiri baru beroperasi pada 2008 setelah dibeli dari pihak lain senilai Rp 17 juta. Ketika itu terdapat tiga orang pemegang saham, yaitu Machfud Suroso (40 %), Athiyyah Laila—istri Anas Urbaningrum dan Roni Wijaya yang masing-masing menguasai 30 % saham. Namun ketiganya tidak pernah menyertakan modal. Hanya pemegang saham Munadi —yang belakangan masuk— pernah mengucurkan dana sebesar Rp 1,1 milyar.

Oleh sebab itu, tak heran bila kerjasama kedua belah pihak ini didasarkan atas kepercayaan—bukan tawaran dalam proses tender dan tidak menutup kemungkinan dilandasi oleh kepentingan tertentu. Dalam kesaksiannya di persidangan, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin secara tegas menyebut peran PT Dutasari Citra Laras adalah menampung dana yang dicairkan PT Adi Karya untuk selanjutnya dialirkan ke Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan para anggota DPR.

Bukan hanya bertindak sebagai mediator aliran dana, PT Dutasari Citra juga mengambil keuntungan dari proyek ini. Korporasi ini mendapatkan uang senilai Rp 63 milyar ketika dua perusahaan BUMN terpilih untuk menggarap fasiltas P3SON di Hambalang itu. Setelah itu, PT Adi Karya kembali menguyur uang terima kasih senilai Rp 100 milyar kepada PT Dutasari Citra.

Besaran dana Rp 63 milyar itu, sebenarnya terungkap pertama kali oleh BPK. Dalam audit investigasi lembaga itu disebutkan Direktur PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso menerima uang itu sebagai uang muka. Selain itu, BPK juga mencurigai perusahaan itu melakukan berbagai penyimpangan, baik dari sisi proses perencanaan anggaran, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, dan izin proyek yang membuat negara merugi hingga Rp 464, 514 milyar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencurigai terjadinya berbagai penyimpangan, baik dari sisi proses perencanaan anggaran, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, dan izin proyek yang membuat negara merugi hingga Rp 464, 514 milyar. Bahkan dalam laporan audit investigasi BPK, terungkap bahwa PT Dutasari Citra Laras menerima dana hingga Rp 63 milyar . Laporan yang sama juga menyebut proses perancanaan anggaran sarat dengan pengelembungan harga.

Untuk pengadaan perangkat ME Transformator Oil 1600 Kva, misalnya dikeluarkan anggaran hingga Rp 358 juta, padahal harga satuan alat itu hanya Rp 148 juta. Begitu pula dengan anggaran untuk Diese Genset yang harga di pasaran sebesar Rp 2 milyar digelembungkan hingga Rp 5 milyar. Sementara pembelian panel 3 dan baterai cadangan untuk masjid menghabiskan anggaran hingga Rp 55 juta dan Rp 17 juta, padahal harga di pasaran Rp 1,4 juta dan 372 ribu.

Peranan Machfud Suroso
Meskipun berstatus perusahaan rekanan PT Adhi Karya yang mengerjakan sebagian pekerjaan pembangunan (subkontrak), Machfud Suroso punya peran besar sejak awal proyek Hambalang digulirkan. Hal ini dimungkinkan karena dirinya memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Apalagi sang istri, Athiyyah Laila pernah duduk sebagai komisaris di PT Dutasari Citra Laras.

Dalam ringkasan kasus Machfud Suroso yang dipublikasikn oleh KPK, disebutkan sejak 2009 ia memiliki andil besar untuk memuluskan PT Adhi Karya sebagai pemenang tender proyek Hambalang. Untuk itu, bersama dua perwakilan korporasi plat mereah itu, Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M. Arief Taufiqurrahman, ia berinisiatif menemui Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharam melalui perantaraan Paul Nelwan untuk menginformasikan ketertariannya pada proyek Hambalang.

Pada kesempatan itu, perwakilan korporasi milik negara ini memberikan uang pelicin kepada Wafid melalui Paul Nelwan sebesar Rp 3 M. Keduanya akhirnya dipertemukan dengan Menpora Andi Malarangeng. Sang menteri kemudian meminta bawahannya untuk mengecek informasi tentang proyek itu. Setelah dicek, ternyata elit Partai Demokrat lain, Nazaruddin juga menginginkan dan telah membayar Rp 10 M untuk proyek itu.


Terdakwa kasus korupsi PSON Hambalang Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso (Foto: Merdeka.com/dwi narwoko)

Kehadiran sosok Bendahara Umum Partai Demokrat itu, tentu saja menjai ganjalan besar bagi PT Adhi Karya. Namun pada titik inilah peran krusial Machfud yang memiliki kepentingan untuk dijadikan perusahan rekanan untuk mengerjakan bagian Mekanikal Elektrikal (ME). Ia meminta bantuan Anas agar Nazarudin mundur dari proyek itu. Hasilnya permintaan itu diluluskan dengan kompensasi sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus proyek itu.

Segera setelah itu, tepat sebelum hasil lelang diumumkan Teuku menemui Deddy, Lisa, dan M. Arifin yang merupakan tim asistensi Proyek Hambalang. Dalam kesempatan ini Deddy meminta PT Adhi Karya memberikan fee sebesar 18 % dari nilai proyek. Teuku pun setuju dan berjanji uang itu akan disampikan melalui Machfud Suroso.

Teuku kemudian meminta Yuli Nuwanto (Manajer Estimator PT Adhi Karya untuk membuat dokumen penawaran dan permintaan agar PT Dutasari Citralaras dijadikan perusahaan rekanan Mechanical Engineering dengan nilai Rp 295 milyar dan pembayaran fee senilai 18 persen, seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Akhirnya proses lelang pun dimulai. Pada 25 November 2010 dikeluarkan penetapan yang menyatakan Kerjasama Operasi (KS) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya sebagai pemenang tender proyek Hambalang. Namun dalam penetapan itu, berkat pendekatan yang dilakukan oleh Machfud, surat itu hanya ditandatangani oleh Wafid Muharam, meskipun dalam aturan yang berlaku, untuk proyek di atas Rp 50 M, persetujuan harus diberikan oleh Menpora.
Belakangan, dalam persidangan Teuku Bagus Noor, terungkap bahwa Andi Malarangeng menolak untuk menandatangani surat itu. Ia beralasan, surat itu merupakan persoalan teknis. Oleh sebab itu, surat bernomor 3708.A/ SESKEMENPORA/11//2010 itu diteken oleh Wafid Muharam, yang sebelumnya telah menerima uang pelicin sebesar Rp 3 M.

Pada 10 Desember 2010, Teuku dan Deddy pun menandatangani surat perjanjian induk tentang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan P3SON di Hamalang untuk Kemenpora pada tahun anggaran 2010-2012. Adapun nilai proyek itu sebesar Rp 1.078 triliun. Dari besaran itu, prusahaan Machfud, PT Dutasari Citra Laras yang mengerjakan bagian Mechanical Engineering memperoleh dana yang lebih besaar daripada yang telah dianggarkan sebelumnya, yaitu Rp 324 milyar.

Kemudian, pada 2011, Kemenpora melakukan pembayaran proyek itu secara bertahap kepada KSO. Secara keseluruhan, pada tahun itu telah dikucurkan dana sebesar Rp 453 M yang dipakai untuk membayar perusahaan sub-kontraktor. Sesuai kesepakatan, sebagian dari uang itu, senilai Rp 45,3 M diberikan kepada PT Dutasari Citralaras untuk pengerjaan proyek dan fee 18 % yang telah disepakati. Selain itu, dari dana itu sebesar Rp 10 M diberikan kepada Machfud untuk mengganti uang Nazaruddin.

Selain itu, ia juga mendapatkan sejumlah uang dari anggaran yang dikucurkan oleh Kemenpora. Totalnya mencapai Rp 185,580 milyar. Sebesar Rp 89, 150 milyar dipakai untuk mengerjakan proyek Mechanical Engineering. Sementara sisannya—yang justru lebih besar—yaitu Rp 96,430 milyar digunakan untuk mendukung berbagai kepentingan untuk bagian pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dutasari Citralaras.

Sementara dalam berkas persidangan, disebutkan aliran dana yang besar kepada perusahaan itu dan sang direktur utama, Mahfud Suroso. Melalui rekening perusahaan yang dipimpinnya itu, ia mendapatkan gelontoran dana mencapai Rp 170, 395 milyar. Selain itu aliran dana lain sebesar Rp 28 milyar juga masuk ke rekening pribadinya. Besaran uang itu berasal dari sebagian kucuran uang yang telah dicairkan oleh Kemenpora sebesar Rp 453 milyar.

Dugaan Pidana Korporasi
Hampir seluruh pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang telah divonis bersalah. Mahkamah Agung, misalnya, menjatuhkan hukuman empat belas tahun penjara pada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan empat penjara pada bekas Menpora, Andi Mallarangeng. Selain itu sekretaris sang menteri Wafid Muharam juga dipidana lima tahun penjara.

Hal ini berlaku pula pada dua petinggi korporasi pelat merah dan swasta yang terlibat dalam kasus ini. Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor divonis enam tahun penjara di tingkat kasasi. Sementara, sahabat Anas, yang juga juga Direktur PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso dijatuhi hukuman penjara dalam kurun waktu yang sama.

Meskipun begitu, sebenarnya pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti di ranah pidana perseorangan. KPK seharusnya berani memproses perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pusaran korupsi pembangunan P3SON. PT Dutasari Citralaras, misalnya, telah memiliki indikasi kuat melakukan pidana korporasi karena diduga melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan abal-abal yang merugikan keuangan negara.

Sebenarnya dugaan ini telah mengemuka sejak dilakukan gelar perkara pada 3 November 2013. Bahkan ketika itu, Mahfud Suroso langsung ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi bahkan telah menyebut perusahaan-perusahaan itu tak hanya berstatus fiktif, tetapi memiliki kaitan dengan sang tersangka yang menjadikannya penyedia barang, meskipun sifatnya masih dugaan semata.

Untuk menelusuri kaitan itu, lembaga anti rasuah itu bahkan telah memanggil 31 direktur perusahaan itu. Hasilnya, terdapat indikasi kuat korporasi-korporasi itu fiktif karena tidak memiliki kantor resmi. Selain itu, masih menurut Johan, sebagai direktur utama Mahfud terindikasi melakukan kesengajaan melibatkan perusahaan-perusahaan tak jelas itu sebagai penyedia mechanical-electrical dalam proyek Hambalang.

Sayangnya, pemeriksaan atas berbagai perusahaan abal-abal itu, hanya untuk menjerat Mahfud Suroso. Padahal, menurut peneliti hukum DPR, Puteri Hikmawati, untuk menjerat sebuah perusahaan dalam pidana korporasi, aparat penegak hukum harus menelusuri kebijakan korporasi yang pasti disetujui direksi, namun melanggar aturan hukum.

Seturut argumen itu, KPK paling tidak dapat menelusuri apakah dokumen kerjasama antar perusahaan—yang menjadi representasi kebijakan koprorasi itu ada atau tidak. Bila ada, penting untuk disusuri lebih lanjut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menjalin kerjasama lintas perusahaan, mengingat koroprasi-korporasi rekanan PT Dutasari Citra Laras itu tidak jelas.

Selain itu, peluang untuk menjerat perusahaan ini dalam kasus pidana korporasi sangat besar karena Mahfud Suroso telah divonis bersalah oleh pengadilan. Seharusnya, berdasarkan putusan itu, lembaga antirasuah itu dapat memeriksa kembali kapasitas Mahfud, apakah ia berperan secara individual atau mewakili perusahaan—mengingat jabatannya adalah direktur utama—yang lebih dari cukup untuk mengemban kapasitas itu.

Kontribusi Laporan : Tim Liputan Investigasi/Januardi Husin

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)
Share:



Berita Terkait

Komentar