Pelaksanaan Work From Home di Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Minggu, 22/03/2020 21:03 WIB
Ilustrasi (Career Addict)

Ilustrasi (Career Addict)

[INTRO]
Work from home (WFH) atau bekerja di rumah di tengah wabah corona dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), di mana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work from Home) (SE 14/2020) yang menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid 19). 
 
Menurut SE 14/2020, para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.
 
Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dikelompokkan menjadi tiga kategori:
 
1. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya
2. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional).
3. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM).
 
Pengambilan langkah-langkah kebijakan di atas, agar melibatkan para pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.
 
Selanjutnya, pimpinan perusahaan diminta melaporkan pengambilan langkah kebijakan tersebut pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi serta Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 
Perlu diketahui, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah menetapkan pada poin kedua bahwa status keadaan tertentu darurat terkait wabah corona diperpanjang selama 91 hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
 
WFH bagi Aparatur Sipil Negara
Sedangkan pada instansi pemerintahan sendiri, kebijakan WFH dirumuskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah (SE 19/202).
 
Terbitnya SE 19/2020 ini dilatarbelakangi peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization(WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam), dan arahannya terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (“ASN”).
 
Sehingga SE 19/2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN pada instansi pemerintah  untuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya (WFH) dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hal ini sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran COVID-19.
 
ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (WFH). Namun, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
 
ASN yang sedang melaksanakan WFH, harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 
Jika terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (WFH) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
 
Pelaksanaan WFH ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
 
Sumber: Hukum Online
 
 

(Liesl Sutrisno\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar