Mahfud MD Blak-blakan Jadi Ketua MK Lebih Asyik Ketimbang Jadi Menteri

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD blak-blakan mengakui lebih asyik bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang di jabatannya kini.

Mantan Ketua MK itu menyebut pekerjaannya kini sebagai menteri sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain.

Melalui tayangan `SpeedTalk` yang diunggah kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat (20/3/2020), Mahfud MD mengungkap kesibukannya sebagai Menko Polhukam.

Mahfud MD menyebut, sebagai Menko Polhukam ia bisa membaca sejumlah laporan hanya dari bagian kesimpulannya saja.

Hal itu dinilainya berbeda dengan pekerjaannya dulu di MK.

"Kalau di kementerian itu dibaca kesimpulannya aja bisa," ucap Mahfud.

"Kan kita sudah tahu pelanggaran pertamanya apa isinya, problemnya tergambar di situ lalu di paragraf terakhir kesimpulannya apa, itu sudah."

Menurut Mahfud, seorang hakim harus membaca semua laporan dari awal hingga akhir.

Hal itu disebabkan karena perbedaan sedikit dalam sebuah kalimat bisa mempengaruhi keputusan akhir yang diambil oleh hakim.

"Kalau hakim enggak bisa begitu, kalau hakim harus dibaca semua," kata Mahfud.

"Siapa satu ada satu frasa yang bisa mengubah seluruh pengertian. Satu frasa aja bisa bisa mengubah, apalagi kalau satu kalimat, apalagi bisa sampai satu paragraf."

Pernyataan Mahfud itu pun langsung ditanggapi oleh Presenter Indy Rahmawati.

Ia bahkan meminta Mahfud memilih antara pekerjaannya dulu di MK, dan posisinya kini sebagai Menko Polhukam.

"Kalau disuruh pilih mau pilih yang mana?," tanya Indy.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud bahkan secara terang-terangan mengakui pekerjaan di MK lebih menyenangkan ketimbang di kementerian.

"Oh sama aja, tapi memang yang asyik itu di MK," jawab Mahfud.

Ia menjelaskan, seseorang yang bekerja di MK tak bisa dipengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan.

"Karena kita tidak bisa, kalau kita mau enggak bisa dipengaruhi oleh orang lain," ucap Mahfud.

"Independen betul ya pak, kalau mau tapi," sahut Indy.

Berbeda dengan MK, Mahfud menilai pekerjaannya kini sebagai Menko Polhukam menuntut dirinya harus mau dipengaruhi orang lain.

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan demi koordinasi dengan presiden dan semua jajaran menteri.

"Iya kalau mau apa enggak. Tapi kalau menteri harus mau dipengaruhi karena prosesnya koordinasi, satu bangunan pemerintahan," kata Mahfud.

"Ya positif agar sinergis, kalau pengaruh negatif dari luar itu di mana-mana ya ada."

Simak video berikut ini menit ke-22.41:

Tak Usah Takut Corona

Pada kesempatan itu, sebelumnya Mahfud MD angkat bicara soal kepanikan yang timbul akibat mewabahnya Virus Corona.

Mahfud MD menilai ada sejumlah pihak yang justru memanfaatkan wabah virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Padahal, menurutnya kepanikan yang timbul itu justru lebih berbahaya ketimbang Virus Corona.

"Kepanikan itu timbul karena pertama orang memang panik, yang kedua memang ada orang yang mengambil kesempatan dari itu," kata Mahfud.

"Bikin isu yang gawat-gawat gitu, lalu orang mborong mie, borong minyak goreng, kan gitu kan. Apalagi masker."

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan langsung bertindak cepat setelah melihat kepanikan yang timbul akibat Corona.

Lebih lanjut, ia menyebut kepanikan itu justru lebih berbahaya ketimbang serangan Corona.

"Ya itu, panik, kan besoknya presiden langsung rapat itu bahwa kita tidak usah takut pada Corona," jelas Mahfud.

"Karena yang lebih berbahaya itu adalah kepanikan itu sendiri."

Meskipun kini pemerintah tengah berusaha menangani, munculnya Virus Corona di Indonesia bisa mengancam keamanan nasional.

Namun, Mahfud tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menaati kebijakan pemerintah terkait penanganan Corona.

"Enggak, enggak (mengancam) sampai situ sebetulnya. Keamanan aja, dalam arti ya ketertiban masyarakat, bukan kriminil konvensional," ujar Mahfud.

"Kalau orang panik itu akan mengganggu keamanan juga."

Lantas, Mahfud pun membeberkan arahan Jokowi kepada para menteri dalam menyikapi wabah Corona.

Ia menjelaskan, Jokowi melarang semua menteri berbicara terlalu jauh soal penanganan serta perkembangan informasi wabah Corona di Indonesia.

"Ya sama dengan yang diarahkan presiden, setiap kementerian, setiap menteri jangan bicara sendiri soal Corona kalau menyangkut soal penanganan," kata Mahfud.

"Kalau menyangkut soal kehati-hatian ya boleh aja bicara, tapi menyangkut penanganannya, jumlah penyakitnya, jumlah yang terkena, tempatnya di mana, bagaimana menanganinya."

Sebab, menurutnya pembahasan soal Corona merupakan kewenangan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

"Itu urusan Menteri Kesehatan," pungkasnya. (wow.tribunnews.com)