Jika BPJS Tak Tanggung, Anies Siap Bayar Biaya Pasien DP Corona

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab untuk biaya penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait virus Corona. Menurutnya, hal ini dilakukan bila BPJS tidak bisa meng-cover biaya tersebut.

"Kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup. Jakarta siap jadi backup, kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab," ujar dikutip dari video yang diunggah Pemprov DKI saat acara Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (COVID-19).

Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan peserta diskusi. Pertanyaan tersebut terkait penanganan biaya pasien PDP.

"Yang ingin saya perjelas lagi mengenai pembiayaan yang dibiayain Kemenkes adalah yang positif di rumah sakit pemerintah. Nah, sementara kami mendapatkan surat dari BPJS Kesehatan bahwa yang suspect pun tidak bisa dijaminkan kepada BPJS Kesehatan. Maka dari itu, kami mohon adakah rekomendasi atau saran bagaimana menangani pasien dengan PDP?" tanya peserta.

Anies menyebutkan BPJS seharusnya memberitahukan informasi terkait biaya. Menurut dia, hal ini agar masyarakat tenang saat melakukan pengobatan.

"Menurut saya, harusnya BPJS dari awal bilang, ini adalah institusi negara. Ini problem yang tidak direncanakan ada di negara ini. Kalau kejadian, bukannya lepas tangan. Harusnya langsung bilang, kami siapkan," kata Anies.

"Udah, Bapak-Ibu, tutup dulu, nanti kami tutup, nanti kami bantu. Kan tenang bukan? Lah, mosok pasien datang, mikir tagihannya bagaimana nanti gitu," sambungnya.

Namun Anies mengatakan pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat atas hal tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan ataupun melangkahi pemerintah pusat.

"Kalau dihitung angkanya, mudah-mudahan tidak besar kasusnya. Kasusnya tidak banyak. Apa sih itu dibandingkan skala yang ada di anggaran kita," kata Anies.

"Tadi Bu Kadis sudah mengingatkan ke saya juga bahwa ini nanti harus dibicarakan dengan pemerintah pusat supaya jangan keliru. Kami juga tidak ingin melangkah yang keliru dan tidak ingin melangkahi, karena dua-duanya bermasalah nantinya ya kan? Melangkah keliru, salah. Melangkahi juga salah, kan melangkahi tidak sopan," tuturnya.(detikcom)