Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Ngotot Bentuk Holding BUMN Asuransi

Jakarta, law-justice.co - Rencana pemerintah membentuk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan semakin mengerucut dan tengah menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Holding ini akan dipimpin oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Bahana.

Sebagai anggota, holding ini akan berisikan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jasa Raharja (Persero). Hanya saja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tengah bermasalah tidak dimasukkan dalam anak holding.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan pembentukan holding BUMN asuransi ini bukan hanya untuk solusi mengatasi Jiwasraya, tetapi juga bisa menjadi andalan ke depan sebagaimana yang terjadi dengan saat pemerintah membentuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dari peleburan empat bank.

Saat krisis melanda, pemerintah menggabungkan empat bank menjadi Bank Mandiri pada 31 Juli 1999 yakni Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

"Kami diminta kemarin [oleh DPR] setelah ada sesuatu [opsi penyelamatan Jiwasraya] yang baru, apakah holding itu membuat asuransi yang dimiliki pemerintah ini menjadi besar. Itu dituntut kawan oleh DPR. Jadi jangan sampai ini [holding BUMN asuransi] sekadar hanya penyelamatan [Jiwasraya]," kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Senin (9/3/2020).

Sebab itu, Arya menegaskan BUMN asuransi nantinya bisa menjadi harapan baru dan andalan pemerintah. "Kita kan punya pengalaman bank jelek hancur disatukan jadi Bank Mandiri, disatukan jadi bagus. BMRI jadi bank andalan pemerintah. Jadi kami buat solusi yang arahnya ke sana, engga cuma untuk solusi Jiwasraya," terang Arya.

Namun wacana pembentukan BUMN asuransi ini sebelumnya dikritisi ekonomi senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Dia menegaskan rencana penggabungan perusahaan asuransi BUMN di bawah Bahana kurang tepat.

Apalagi, kata Faisal, penggabungan asuransi BUMN ini di tengah rencana pemerintah menggodok skema penyelamatan asuransi pelat merah yang tengah `sekarat` yakni Jiwasraya.

"Saya sedih juga ada wacana asuransi pemerintah dimerger. Itu kayak Mandiri [Bank Mandiri] waktu itu digabung dari 4 perusahaan [bank] bobrok di Indonesia. Nah ini kalau asuransi logikanya gak bagus," kata Faisal di Jakarta, Jumat pekan lalu (6/3/2020).

"[Perusahaan] yang digabung harus baik sama baik [dimerger]. Kalau yang satu [perumpamaan] kena corona semua kena kan. Maka jangan dibebankan virus yang di Jiwasraya malah diambilalih BUMN asuransi yang bagus, yang sehat," kata ekonom senior Universitas Indonesia ini.

Faisal juga kembali menegaskan opsi terbaik bagi penanganan Jiwasraya ialah likuidasi. "Menurut saya lebih baik dimatikan. Iya Jiwasraya dimatikan. Mau diapain lagi," kata Faisal.

"Matikan dijual asetnya kemudian asetnya, yang sisa [aset] dialihkan ke satu semacam PPA [Perusahaan Pengelola Aset] supaya enggak menyebar ke mana mana. Disehatkan dulu kemudian di waktu yang tepat dijual kembali, keuntungannya ada, kerugiannya jadi yang paling minimum," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membentuk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan dengan induk yakni Bahana yang didirikan sejak 17 April 1973.

Saat ini BPUI memiliki 5 anak perusahaan yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventuta, PT. Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Pembentukan holding perusahaan BUMN ini ditargetkan akan rampung pada 2020 dan target Peraturan Pemerintah (PP) diharapkan selesai Februari lalu tapi hingga kini belum dirilis.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini proses pembentukan holding ini dalam tahap menyusun PP.

"(Induk holding) Bahana," kata Kartika di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Sebelumnya diberitakan bahwa rencana mengebut pembentukan holding asuransi sebelumnya dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir di sela-sela peresmian implementasi program B30 di SPBU MT Haryono, Senin (23/12/2019).

Erick bahkan menyebut bahwa akan ada persetujuan dari Jokowi untuk pembentukan holding asuransi. Penggabungan perusahaan ini, diharapkan menjadi salah satu solusi menyelamatkan kasus Jiwasraya.(cnbcindonesia)