Kebijakan Jokowi Dinilai Lebih Berpihak ke Pejabat dan Investor

Sabtu, 07/03/2020 16:16 WIB
Pidato Perdana Presiden Jokowi Diperiode ke-2. (tribun)

Pidato Perdana Presiden Jokowi Diperiode ke-2. (tribun)

law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Salah satu isi dalam Perpres ini adalah soal pengadaan mobil dinas bagi pejabat Negara. Pejabat Eselon I mendapatkan `jatah` mobil dinas berharga Rp 702.970.000.  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbakh Hasan mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Peraturan Presiden (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengatur biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon 1 harus dikritisi agar kebijakan tersebut tidak salah arah dan merugikan keuangan negara. 

"Bagi penerima mobil dinas maka anggaran untuk perjalanan dinas atau transport lokal mustinya ditiadakan," papar Misbakh Hasan kepada Harian Terbit, Jumat (6/3/2020).

Misbakh memaparkan, Presiden Jokowi yang saat ini terkesan lebih berpihak ke pejabat dan tidak berpihak ke rakyat pada umumnya harus dikritisi dan diingatkan. Karena pada dasarnya keberadaan pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya yang terdiri dari kalangan pekerja, buruh, dan kelestarian lingkungan. Apalagi Jokowi berjanji akan mensejahterakan rakyatnya.

"Ini yang perlu terus kita kritisi dan ingatkan ke Presiden, arah kebijakan Jokowi sudah mulai tidak pro rakyat miskin, tapi lebih pro pejabat dan investor (investasi), tanpa mempedulikan keberadaan masyarakat rentan, kalangan pekerja dan buruh, dan kelestarian lingkungan," tandasnya.

Terpisah, pengamat politik Rusmin Effendi mengatakan, wacana Presiden Jokowi yang akan bagi-bagi mobil kepada pejabat eselon 1 pantas dicurigai. Apalagi saat ini negara sedang krisis ekonomi dan diambang kebangkrutan. Oleh karena itu pencitraan yang dilakukan Jokowi sudah tidak laku lagi. Karena rakyat sudah cerdas.

"Saya menduga ada niat busuk dibalik itu semua. Ini sepertinya hanya pengalihan isu menghadapi kepanikan pemerintah karena wabah virus Corona," ujarnya. (harianterbit)

(Hidayat G\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar