Kongres Umat Islam Desak Jokowi Bubarkan BPIP, Ini Kata Muhammadiyah

Jakarta, law-justice.co - Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menanggapi hal itu, PP Muhammadiyah enggan ikut campur soal rekomendasi KUII.

"Muhammadiyah selalu menawarkan langkah bahwa setiap institusi termasuk BPIP agar fokus dalam penanaman dan pembinaan ideologi Pancasila di semua elemen. Karena itu, harapan kami agar usaha pembinaan ideologi Pancasila itu disertai dengan ketauladanan. Kuncinya di ketauladanan," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Haedar mengatakan Pancasila harus diterapkan dalam pikiran warga. Pancasila, lanjut Haedar, bukan sekadar slogan.

"Pancasila tidak cukup dislogankan, tetapi akan menjadi alam pikiran jika dia dijalankan, diamalkan, dan konsisten diteladankan oleh para tokohnya," imbuh Haedar.

Haedar menyerahkan hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada pihak KUII. "Tanya saja ke majelis ulama, kalau kami selalu komitmen pada pembinaan," ucapnya.

KUII VII digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020. Salah satu rekomendasi KUII adalah permintaan membubarkan BPIP karena keberadaan BPIP dianggap tidak diperlukan lagi.

"Seluruh peserta KUII VII tahun ini yang berasal berbagai komponen umat Islam di Indonesia, pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan organisasi kemahasiswaan kepemudaan (OKP) Islam, pengasuh pondok pesantren dan sekolah Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, dunia usaha, lembaga filantropi Islam, media, pejabat pemerintah, partai politik, serta para tokoh Islam lainnya sepakat minta Presiden membubarkan BPIP," ujar Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi saat penutupan KUII VII di Pangkalpinang, Jumat (28/2), seperti dikutip dari Antara. (Detik.com).