Ahok Dihujat, Ahok Dibela

Jakarta, law-justice.co - Mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didukung oleh sejumlah pihak terkait jabatannya saat ini.

Dukungan tersebut datang begawan migas yang juga menjadi guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia, Prof Dr Subroto. Dilansir dari cnbcindonesia.com mengungkapkan kekagumannya kepada Ahok.

"Pengalamannya jadi gubernur waktu itu, dia punya kriteria pemimpin yang bagus. Saya rasa bagus dia masuk Pertamina," ujarnya, Kamis malam (27/2/2020).

Menurut pengakuannya, Subroto selama ini telah memperhatikan sepak terjang Ahok. Ia juga berharap dengan hadirnya Ahok di Pertamina dapat membawa perubahan di perusahaan BUMN tersebut.

"Saya penasaran, apa yang Ahok mau lakukan di Pertamina? Saya ingin juga bertemu dengannya," curhat mantan Menteri Pertambangan dan Energi di zaman Presiden Soeharto dan Sekjen OPEC pada 1988-1994 itu.

Di lain pihak, Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mendukung aksi Ahok di Pertamina. Luhut mengungkapkan bahwa Ahok sudah melakukan kerja yang terbaik di Pertamina.

"Dia dituduh korupsi? Ya kalau saya boleh cerita malah pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina," ujar Luhut.

"Kita bersyukur ada pak Ahok,".

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pergantian direksi maupun komisaris dilakukan berdasarkan key performance indicators (KPI). "Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal selama KPI-nya jalan," kata Erick.

Yang mengejutkan, lawan Ahok di Pilkada 2017 lalu Sandiaga Uno juga ikut memuji ahok. Ia mengapresiasi kinerja Ahok sejauh ini yang ditandai dengan sejumlah transparansi.

"Dan beliau punya rekam jejak di pemerintahan maupun di dunia usaha sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa Pertamina jadi korporasi yang kita banggakan. Karena ini korporasi terbesar yang dimiliki Indonesia," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, sejumlah massa sempat meminta Ahok mundur di BUMN minyak itu. Pada Salah satunya pada aksi 212 yang digelar di Jakarta, 21 Februari lalu.

"Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat. Kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama [perusahaan] milik rakyat," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dikutip Senin (24/2/2020).