Indonesia Disebut Jadi Negara Maju, Sandiaga Uno: Masih Jauh!

Jum'at, 28/02/2020 09:30 WIB
Sandiaga Uno Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Lapan6Online)

Sandiaga Uno Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Lapan6Online)

Jakarta, law-justice.co - Pasca Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, berbagai tanggapan dari berbagai kalanganmencuat kepermukaan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno yang juga pengusaha nasional Sandiaga Uno ikut turut berkomentar terkait hal itu.

Menurutnya, sebenarnya Indonesia masih sangat jauh disebut negara maju dengan hanya US$ 4.000 dolar per kapita per tahun. Pendapatan tinggi dapat dilihat dari penghasilan per kapita masyarakat yang mencapai US$ 15.000- US$ 17.000 per tahun.

Selain dari penghasilan per kapita, kriteria negara maju lainnya seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan juga perlu kembali dilihat.

Indonesia, lanjut Sandi, sangat siap untuk menjadi negara maju. Salah satu cara yakni dengan meningkatkan output ekonomi yakni dengan mendorong investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Demikian pula emberdayaan UMKM yang tidak boleh ditinggalkan. "Dua kunci itu jadi ukurannya," katanya.

Sandi mengemukakan, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar Negara berkembang tentu membanggakan karena berarti dunia menganggap Indonesia sebagai negara maju. Namun di sisi lain, harus ada langkah antisipasi yang disiapkan terutama untuk menghadapi kebijakan internasional yang mengikuti perubahan status itu.

"Kalau saya pribadi ini kan pengakuan internasional berarti dunia menganggap Indonesia maju. Buat saya bagus dan membanggakan namun ada dampak-dampak segi kebijakan internasional yang harus disesuaikan," katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Belum Siap

Disisi lain, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, melihat bahwasanya Indonesia belum siap `naik level` jadi negara maju.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dalam dua hal. Pertama, kata Eko, 70% produk yang diekspor Indonesia masih berupa komoditas. Sementara yang non komoditas pun masih ketinggalan dalam penggunaan teknologinya.

"Secara umum sih sebetulnya kita memang belum pantas dikatakan sebagai negara yang perdagangannya sudah cukup maju, karena porsi dominannya di komoditas, pun yang sudah tidak komoditas masih menggunakan teknologi rendah dalam proses produksinya," katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Kalau dianalisa secara industri, misalnya ada produk berteknologi rendah, sedang dan tinggi, kita juga sebagian besar masih produk berteknologi rendah yang kita jual gitu. Jadi dalam proses pengolahannya itu masih menggunakan industri berteknologi rendah," jelasnya.

Di tingkat pendapatan masyarakatnya pun, Indonesia masih jauh dari gambaran negara maju.

"Dan kalau kita lihat di ukuran yang lain, misalnya dalam klasifikasi masyarakatnya sendiri juga kelas menengahnya masih banyak yang penghasilannya rendah. Kita kan mau keluar dari middle income (negara berpenghasilan menengah) ya, itu pun masih jauh," lanjutnya.

Namun dilihat dari produk domestik bruto (PDB) per kapita, Indonesia sudah cukup tinggi. Bisa saja hal itu membuat negara lain menilai Indonesia sudah maju di bidang perdagangan internasionalnya.

Konsekuensinya, AS akan mencabut fasilitas Generalize System Of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS yang selama ini diberikan untuk negara berkembang.

"Tapi memang dalam beberapa hal karena melihat PDBnya cukup besar dan ini juga dibangga-banggakan pemerintah, peringkat 7 dunia. Akhirnya negara lain juga melihat bahwa `oh iya kayaknya ini sudah tidak saatnya lagi memberikan bantuan ataupun keringanan dalam konteks perdagangan`," tambahnya.

Investasi

Sandi meminta, kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha terkait kemungkinan dampak yang dihadapi. Ia mengaku khawatir jika tidak disosialisasikan dengan baik. Menurut dia, nantinya hal itu justru akan menggerus daya saing dan mengurangi investasi yang masuk ke Tanah Air.

"Makanya harus dihitung secara cermat, saya ga mau ada perusahaan yang harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena Indonesia dikatakan negara maju padahal sebetulnya adalah strategi dan upaya kebijakan mereka (AS)," katanya.

Diketahui sebelumnya, Kantor perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang.

Selanjutnya, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara maju. Selain Indonesia, ada Brasil, India, China, Korea Selatan, Malaysia, Thailand hingga Vietnam yang dimasukkan ke dalam daftar negara maju. (Harianterbit).

(Annisa\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar