Kesal Belum Dievakuasi, Kru Kapal Pesiar Diamond Ancam Pemerintah

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia belum memastikan kapan mengevakuasi 69 warga negara Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess terkait virus corona. Hal ini telah membuat mereka putus asa, karena pemerintah telah mengevakuasi 188 kru kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal pesiar World Dream.

Padahal, kapal ini sudah bersandar di Pelabuhan Yokohama, Jepang, sejak 4 Februari lalu.

Evakuasi terhadap 188 WNI kru Kapal World Dream sendiri dilakukan melalui jalan laut, dengan menggunakan KRI Dr Soeharso milik TNI Angkatan Laut. Semua kru kemudian ditempatkan di Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu Jakarta untuk menjalani karantina selama 14 hari.

Alasan Pemerintah Indonesia mendahulukan awak Kapal World Dream adalah karena jumlahnya yang lebih banyak dan lokasinya yang lebih dekat dengan Indonesia.

"Kemarin setelah rapat beberapa kali, kemudian kita putuskan terlebih dulu yang ada di World Dream. Jumlahnya lebih banyak, 188 orang yang itu juga berada di dekat kita," kata Presiden Joko Widodo di JCC Senayan, kemarin (26/02).

"Sehingga kita putuskan, saya perintahkan ini diselesaikan dulu," tambahnya.

Mulai Putus Asa

Sampai hari ini, belum ada kepastian soal evakuasi 69 kru Kapal Diamond Princess asal Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara lain, 531 kru berkebangsaan Filipina dipulangkan dua hari yang lalu (25/02) dan kru asal India sudah dievakuasi kemarin (26/02).

Kini total kru yang tersisa di Diamond Princess ada 104 orang, termasuk 69 kru asal Indonesia.

Menanggapi permintaan evakuasi yang disampaikan lewat video kepada ABC Indonesia dan belum dijawab oleh Pemerintah Indonesia, Dimas Wahyu Pratama, salah satu kru WNI di Kapal Diamond Princess mengaku masih menunggu kabar dari KBRI Tokyo.

"Pihak kapal masih menunggu kabar dari Kedutaan Indonesia untuk penjemputan," kata Dimas.

"Kami hanya ingin cepat pulang ke Indonesia, dikarantina di Indonesia. Kami di sini [melihat kru World Dream sudah dievakuasi] sudah mulai putus asa semua," Dimas menambahkan.

Nada keputusasaan juga disampaikan oleh kru kapal lainnya, Sasa.

"Mungkin lebih baik kami dikarantina di sini saja. Kami sudah mulai menyerah menghadapi pemerintah," kata Sasa kepada Hellena Souisa dari ABC News.

"Kalaupun memang tidak ada kepastian, jangan ngasih harapan," ujar Sasa.

Sebelumnya, pihak KBRI Tokyo memang sudah menyampaikan rencana evakuasi dari Yokohama ke Indonesia, meski belum pasti kapan dan bagaimana.

Kemungkinan dikarantina di Jepang

Di tengah ketidakpastian evakuasi dari Pemerintah Indonesia, para WNI awak Kapal Diamond Princess menyampaikan kemungkinan karantina di Jepang.

"Ada informasi mungkin besok atau lusa kita yang ada di kapal akan dikarantina di luar kapal," kata Sasa.

"Kami belum tahu tempatnya di mana, yang jelas kita bakal dikarantina di luar. Itu artinya kita nggak boleh ke mana-mana lagi kan? Jadi memang sepertinya kami akan dikarantina di Jepang."

"Ya, kami juga sudah nggak berharap lagi [untuk pulang]," tambahnya.

Kesulitan negosiasi dengan Pemerintah Jepang?

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengaku masih terus bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang terkait opsi evakuasi.
Presiden Jokowi mengatakan proses negosiasi tidak semudah yang dibayangkan.

"Tidak semudah itu diplomasi negoisasi. Tidak segampang itu. Tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk menyelesaikan ini," tutur Jokowi kemarin (26/02).

ABC Indonesia sudah berupaya menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui lebih jauh `ketidakmudahan` negosiasi apa yang dimaksud Presiden Jokowi. Ini mengingat negara lainnya, seperti Filipina dan India sudah lebih dulu mengevakuasi warganya.

Namun saat ABC menanyakan apa yang membedakan negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang dalam hal pemulangan warga negaranya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, semua informasi soal evakuasi ini menjadi ranah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK).

"Saya baru selesai rapat dan semua hal mengenai ini komunikasinya satu pintu di Kemenko PMK. Silakan menghubungi Kemenko PMK," kata Judha melalui sambungan telepon.(jpnn)