Ibu Kota Baru Tak Dipimpin Gubernur,Jokowi Takut Disaingi Seperti DKI?

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan Ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak akan dipimpin seorang gubernur. Kata dia, yang akan memimpinnya adalah badan otorita yang levelnya setingkat menteri di kabinet. hal itu tentunya berbeda dengan DKI Jakarta.

"Badan otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia," kata Luhut di sela acara Rakornas & Dialog Nasional dengan tema `Merajut Konektivitas Ibukota Negara` di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2/20).

Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut bilang penunjukannya segera dilakukan.

"Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan," imbuhnya.

Sejalan dengan itu, Luhut juga mengungkap sejumlah alternatif pembiayaan proyek di IKN. Dia bilang, government building semua dibiayai oleh APBN.

"Tadi dengan ibu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) kami rapat mengenai ini. nanti ini akan kami laporkan ke presiden jam 2 siang ini," urainya.

Selanjutnya, bangunan dan fasilitas lainnya akan dibiayai di luar APBN.dia menyebut, sejumlah sarana seperti entertainment, education, resort, health, dan financial center, akan diberikan kepada private sector.

Terkait hal ini, dia mengklaim ada banyak yang tertarik. Setidaknya sudah 30 perusahaan dari asing maupun dalam negeri sempat mengemukakan ketertarikan.

"Banyak investor partner tertarik bangun ibu kota negara ini, saya baru dikirim list-nya sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Semua kita minta dengan high kualitas. Kita tidak mau ada tidak green di sana."

"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali," katanya. (cnbcindonesia)