Putra Asli Papua Disebut Jadi Bos Freeport Untuk Tutupi Kejahatan HAM

Jakarta, law-justice.co - Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Claus Wamafma, putra asli asala Papuu untuk menjadi Direktur di PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, keputusan itu dinilai oleh Advokat asal Papua di Jakarta, Michael Himan berbau pencitraan. Pemberian jabatan oleh Pemerintah kepada putra-putri Papua menurutnya adalah hal yang lumrah demi menutupi kejahatan HAM yang selama ini berkobar di tanah Papua.

"Untuk memberikan suatu jabatan kepada orang Papua, biasanya kan memang seperti itu, bahwa untuk menutupi semua kejahatan itu kan memberikan jabatan. Seperti anak kecil yang diberikan permen, biar diam," kata Michael, Kamis (20/2/2020).

Michael mengungkapkan, menunjuk orang asli Papua untuk duduk di jabatan strategis bukanlah hal yang baru. Dia meyakini Pemerintah melakukan itu bukan karena didasari kepantasan, melainkan ada motif lain. Hal tersebut, kata Michael, erat kaitannya dengan isu-isu kemanusiaan yang terjadi di Papua selama ini.

"Sudah dari dulu seperti itu. Jadi memberikan jabatan itu bukan murni karena kualitas atau apapun, tapi biar semua kejahatan itu tertutupi dengan jabatan," ujar dia.

Putra asli Papua bernama Claus Wamafma pada Jumat, 7 Februari 2020 lalu ditunjuk menteri BUMN Erick Thohir sebagai direktur PT Freeport Indonesia. Alasan penetapan ini, melalui pernyataan staf khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga adalah menunjukkan bahwa orang Papua mampu menduduki jabatan strategis di perusahaan.

"Ini menunjukkan bahwa orang Papua mampu untuk menjadi direktur," ucap Arya tiga hari lalu.

Namun, Michael mengaku tak terkesan dengan penunjukkan itu. Dia mengatakan tak ada yang bisa diharapkan dari jabatan seorang direktur Freeport untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Papua. Belum lagi jika dihitung dengan masalah kerusakan lingkungan yang menahun di sana.

Michael yang juga pernah menjadi pengacara mahasiswa Papua di Jakarta saat konflik di Jawa Timur tahun lalu, menyinggung bahwa jabatan tersebut tak merepresentasikan warga Papua. Baginya, Pemerintah harus menyadari berbagai macam persoalan besar di bumi cendrawasih tanpa memalingkan wajah hanya kerena memberi sebuah jabatan. "Jadi semuanya ini hanya pencitraan lah apa yang mereka lakukan ini," ujarnya.

Masuknya orang asli Papua ke jajaran struktural perusahaan raksasa Freeport sebelumnya juga sudah disampaikan aktivis kemanusiaan Natalius Pigai. Dia mengungkapkan itu adalah hal yang biasa dan tak perlu digembar-gemborkan. Sebelum Erick Thohir menunjuk Claus Wamafma, Pigai telah lebih dulu menempatkan orang asli Papua di jabatan wakil presiden Freeport.

Atas sebab itu pula, Michael menilai apa yang diberikan Erick Thohir bukanlah suatu prestasi. Dia mengatakan pencitraan takkan mengubah keadaan Papua yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan kejahatan kemanusiaan namun tak terekspos ke publik.

"Cara terbaik untuk menutupi kejahatan kemanusiaan orang Papua ya diberikan jabatan kepada orang Papua," tandasnya. (teropongsenayan)