Setara: Pemerintah Jokowi Tak Punya Pengetahuan Holistik Soal HAM

Senin, 17/02/2020 05:29 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Setara Institue, Hendardi menyebut, saat ini nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang belakangan ini makin banyak bermunculan di tengah masyarakat.

Bahkan dia menyebut masalah ini menjalar di tubuh aparatur sipil negara dan TNI/Polri.

Hal itu disampaikan Hendardi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dalam wawancara ekslusif dengan BBC Indonesia baru-baru ini. Dalam wawancara itu Jokowi menyebutkan agenda prioritas pemerintahannya adalah ekonomi, bukan HAM dan intoleransi.

Hendardi mengatakan tidak diletakkannya HAM sebagai agenda prioritas oleh Presiden Jokowi menggambarkan bahwa pemerintah tidak punya pengetahuan holistik soal HAM. Padahal, katanya, HAM adalah paradigma bernegara, bukan semata bicara kasus atau pelanggaran HAM.

"Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan," terang dia.

Ia menyatakan bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan, bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden.

"Semua tugas konstitusional itu melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan. Oleh karena itu, presiden dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan," imbuh Hendardi.

Dikatakannya, sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut.

Apalagi, agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam.

Selain itu, Presiden memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014 adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Komisi itu, sebut Hendardi, bisa fokus mengungkap kebenaran tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial. Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, kerja-kerja berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya.

"Sayangnya, Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode II ini dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi sedangkan Jokowi sudah memasuki periode II,"

Di bidang penanganan intoleransi, Hendardi menilai komitmen Jokowi tampak hanya ditujukan untuk menjustifikasi tindakan politiknya menunjuk sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga yang dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi.

Nyatanya, mereka tidak memiliki agenda terpadu dan mendasar dalam menangani intoleransi. Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara.

"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap 1 tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," demikian kata Hendardi. (Katta.id).

(Ade Irmansyah\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar