Mengintip Kehebatan Kapal Pengawasan Hakurei Maru Pemberian Jepang

Sabtu, 15/02/2020 20:03 WIB
Kapal Pengawas Hakurei Maru Pemberian Jepang untuk Indonesia. (Indozone.id)

Kapal Pengawas Hakurei Maru Pemberian Jepang untuk Indonesia. (Indozone.id)

law-justice.co - Pemerintah Jepang menghibahkan satu buah kapal pengawas perikanan Hakurei Maru kepada Indonesia, disertai bantuan dana untuk perbaikan dan perlengkapan komponen kapal sebesar 2,2 miliar yen (atau sekitar Rp274 miliar).

Penyerahannya diresmikan melalui penandatangan pertukaran nota di Jakarta pada Jumat oleh Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii.

Hakurei Maru yang dihibahkan ini adalah kapal pengawas yang diproduksi tahun 1993, dengan panjang mencapai 63,37 meter dan tonase standar internasional sebesar 741 ton, berkapasitas penumpang maksimal 29 orang.

Menurut Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang, Shimizu Kazuhiko seperti dikutip Antara, Sabtu, (15/2) pemberian kapal ini lantaran Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia belum memiliki kapal yang mampu untuk mengawasi laut.

Kazuhiko melanjutkan bahwa hal itu menjadi dasar pemberian kapal pengawas dari biro perikanan Jepang tersebut yang bertujuan "meningkatkan kemampuan pihak berwenang dalam mengawasi penangkapan ikan di laut Indonesia."

Selain itu, Jepang mengharapkan hibah berupa unit kapal pengawas dan bantuan dana perbaikan perlengkapan komponen kapal dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setelah Maret 2020, kami akan melaksanakan pelatihan perbaikan, penggunaan, dan pelayaran kapal tersebut. Penyerahan akan dilakukan kepada pihak KKP pada tahun 2021," kata Kazuhiko menjelaskan.

Pemberian hibah berupa kapal pengawas perikanan, kata Kazuhiko, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Jepang kepada negara lain.

Hibah ini juga disebut berkaitan dengan peningkatan kapasitas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia yang akan berkontribusi dalam mewujudkan konsep "Samudera Hindia yang bebas dan terbuka".

(Ricardo Ronald\Yudi Rachman)
Share:



Berita Terkait

Komentar