RDP DPR RI dengan Pertamina, Ahok Dicari Anggota Dewan

Jakarta, law-justice.co - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok disebut-sebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) pada Rabu (29/1/2020) lalu.

Dikutip dari cnbcindonesia.com, dalam RDP tersebut dari meminta Ahok untuk hadir dalam rapat, DPR juga membahas soal Ahok yang sering dikatakan Komisaris rasa Dirut hingga mau dibawa kemana arah Pertamina oleh Ahok. Namun seperti diketahui, Ahok yang dicari-cari tersebut tidak hadir dalam RDP, dan diakui memang selama ini tidak ada kewajiban komisaris untuk rapat bersama DPR.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan alasan para anggota DPR mencari sosok Ahok adalah untuk mencari tahu tentang masa depan PT Pertamina (Persero).

"Saya minta komisaris utama Pak Ahok, yang mau kita panggil itu, jadi dalam kesimpulan ini mau dibawa ke mana arahnya," kata Nasir.

Nasir juga menyebut, kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan CAD bagus, namun kacau balau dalam pelaksanaanya. Misal seperti B30, "Pak ketua, atas kesepakatan dari sini (minta) RDP dengan dirjen EBT, Migas, Dirut Pertamina, Komisaris Utama Pertamina untuk mengelola B30 ini," ujarnya.

Di tempat yang berbeda, RDP yang di Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT PGN TBK, keberadaan Ahok juga dipertanyakan oleh anggota dewan. Andre Rosiade yang selama ini turut mengkritik sepak terjang Ahok menanyakan tentang kehadiran Ahok. Apalagi Direktur Utama Nicke Widyawati berhalangan hadir dalam RDP dengan Komisi VI tersebut.

"Agak menarik, saya kira ada Pak Ahok tadi, karena yang tampil biasanya pak Ahok, mungkin ada Komisaris rasa Direktur Utama (Utama)," ungkapnya di Komisi VI DPR RI, Senin, (3/01/2020).

Seperti diketahui, Ahok menjadi sosok yang kontroversial. Dari penolakan terhadap Ahok menjadi Komut PT Pertamina (Persero) hingga sepak terjang Ahok yang dinilai melebih Dirut. Beberapa kalangan menganggap Ahok terlalu dominan dalam kepengurusan BUMN tersebut. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sejak 11 November 2019 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan menggantikan Tanri Abeng pada jabatan tersebut.

Tak hanya itu, selain jadi Komisari Utama Ahok sekaligus dipercaya sebagai Komisaris Independen Pertamina. Ketika menjabat, Ahok beberapa kali mengikuti rapat penting. Ia pernah menyambangi Presiden Joko Widodo bersama Nicke. Ia juga pernah menemui Kepala Staf Kepresidenan Moledoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.