Menang di PN Surabaya, Choirul Anam Sebut PKB Perampok

Sabtu, 15/02/2020 05:29 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: Portalmakassar)

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: Portalmakassar)

Surabaya, law-justice.co - Mantan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Jawa Timur Choirul Anam meyebut PKB adalah perampok. hal itu disampaikannya terkait polemik sengketa Gedung Astranawa antara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur dengan dirinya. Pasalnya, Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan PKB Jatim dan langsung melakukan eksekusi. Dia pun terus melawannya. Dia pun terus melawan Partai yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut.

“Saya akan buktikan dalam babak kedua ini, bahwa PKB adalah perampok,” tegas Choirul Anam.

Pria yang akrab disapa Cak Anam ini mengaku telah mengambil sejumlah langkah hukum untuk melawan PKB. Diantaranya, melakukan gugatan perlawanan yang kini masih dalam tahap sidang.

Kedua, Cak Anam juga menggugat Yayasan Kas Pembangunan (YKP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia meminta majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap surat persetujuan Nomor 024/VIII/YLP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Surat persetujuan itu berisi tentang penyerahan tanah YKP di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut seluas 3.819 meter persegi untuk pembangunan Kantor Pusat PKB Jatim. Menurut dia, bidang tanah yang berdiri Graha Astranawa itu tidak berada di Rungkut. Melainkan di Gayungsari, Menanggal.

“Surat persetujuan itu cacat hukum dan harus dibatalkan. Tidak ada letak tanah di Rungkut,” tutur mantan Ketua GP Ansor Jatim itu.

Tak hanya itu, YKP tidak memiliki surat aslinya. Begitu pula pihak Cak Anam. Cak Anam juga merasa aneh, sebab, surat persetujuan asli rupanya dimiliki PKB. Menurut dia, PKB tidak ada kaitan dengan surat tersebut dan tidak berhak memiliki.

“Padahal itu surat internal. Harusnya dari dewan pengawas ke direktur. Kenapa sampai ke PKB?. Ini yang aneh,” katanya.
Sementara, pengacara Cak Anam, Andi Mulya optimistis gugatan tersebut dikabulkan. Menurut dia, kini PKB masuk sebagai pihak intervensi dalam gugatan.

Jika nantinya gugatan itu dikabulkan maka pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan eksekusi gedung yang kini sudah berganti nama menjadi Graha GD Pekabe. “Kami PK menunggu putusan dari PTUN. Ada empat upaya hukum yang kami tempuh,” sambung Andi. (Rmol)

 

(Gisella Putri\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar