Dr Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik

Dibalik Virus Corona dan Perang Ekonomi, China Ingin Jadi Superpower

Jum'at, 14/02/2020 12:37 WIB
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (RRI)

Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (RRI)

Jakarta, law-justice.co - MUNGKIN kita masih ingat alasan AS menginvasi Irak pada 19 Maret 2003 setelah dua tahun sebelumnya menara kembar WTC pada 11 September 2001 luluh lantak. AS di bawah kepemimpinan George W Bush memiliki alasan bahwa Irak dalam kendali Saddam Husein mempunyai senjata kimia pemusnah massal (Weapon Mass Destruction).

Walaupun senjata ini tidak ditemukan dan tidak terdapat bukti Irak mempunyai senjata kimia, toh Saddam Husein mati. Irak menjadi porak poranda dan krisis Timur Tengah tidak pernah berhenti.

Dua peristiwa di awal abad 21 ini membuktikan, perang sebagai kontak senjata militer hampir pasti melibatkan himpunan kekuatan suatu bangsa demi mencapai kepentingan ekonomi. Itulah yang sesungguhnya terjadi pada Perang Dunia I dan II. Berebut sumber daya dan pengaruh ekonomi dunia dengan pendekatan militer yang kemudian membuat AS tampil sebagai kekuatan dunia.

Sadar akan kebangkitan negara-negara baru merdeka di kawasan Asia-Afrika pada pertengahan abad 20, strategi menghegemoni suatu negara diubah dari pendekatan militer ke pendekatan bisnis.

Kata kuncinya adalah uang, dan demi menghegemoni negara lain, utang dan investasi asing adalah senjatanya. Maka hubungan bilateral negara dengan negara diikuti dengan pendekatan hubungan multilateral diatur sedemikian rupa, sekaligus diperkaya dengan hubungan korporasi ke negara (bussines to government) serta koprorasi dengan korporasi (bussines to bussines).

Dalam upaya tetap mendominasi, dikukuhkan regulasi yang berpihak kepada dominator dalam wajah kepentingan global. Utang, industri keuangan, minyak dan gas, teknologi, dunia pendidikan, penelitian (standarisasi berbagai hal), peralatan militer terus dikembangkan dalam rangka kesinambungan penjajahan ekonomi.

Biasanya dalam forum-forum diskusi atau seminar, saya meringkaskannya bagaimana negara penjajah menguasai negara lain pada sektor-sektor keuangan-perbankan, industri energi (migas, listrik, dan energi terbarukan), industri pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi (media massa, internet, aplikasi teknologi), industri militer, dan industri farmasi yang beriring dengan industri kesehatan.

Di akhir tahun 2014 dalam sebuah diskusi tertutup di Kementerian Kesehatan RI saya menyajikan riset terbatas bahwa Idonesia mempunyai ketergantungan industri farmasi pada Barat nyaris 90 persen.

Temuan ini melengkapi fakta bahwa sesungguhnya Indonesia didominasi negara-negara maju. Purnomo Yusgiantoro saat menjadi menjadi Menteri ESDM pernah menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ekor ular.

Artinya, sekadar pengikut dan terdikte. Begitu juga saat diplomasi internasional berlangsung, Indonesia seakan tak mampu menunjukkan posisi tawar baik untuk membela kepentingan nasional maupun untuk kepentingan kawasan ASEAN.

Perasaan anak bangsa yang melihat negeri tergadaikan, sulit diabaikan. Itulah yang terjadi saat kasus NAMRU (Naval Medical Research Unit II, atau Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua) mencuat. Laboratorium yang meneliti tentang virus ini terletak di jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Lembaga ini merupakan lambang hegemoni AS terhadap Indonesia.

Sikap Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang membanggakan itu memberi pemahaman kepada anak bangsa, betapa industri farmasi dan industri kesehatan terdikte kekuatan asing. Hillary Clinton yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS era Obama, saat berkunjung ke Indonesia khusus ingin berjumpa dengan Siti Fadilah Supari. Bahkan saat Scot Marciel berperan sebagai Dubes AS untuk Indonesia, Siti Fadilah Supari adalah tokoh yang paling diseganinya.

Itu semua karena Siti Fadilah Supari membongkar hegemoni industri farmasi AS melalui forum WHO. Sementara NAMRU (ditutup pada 16 Oktober 2009) adalah penelitian tentang virus yang vaksinnya akan diproduksi oleh korporasi farmasi AS.

Korporasi farmasi negara-negara maju tersentak, namun kemudian tak banyak lagi diketahui bagaimana kelanjutannya.

Sebab, hingga kini AS tetap mendominasi produksi vaksin. Ini terlihat dari 10 besar produsen vaksin di dunia, yakni Glaxo SmithKline (1873, Wellington-New Zealand), Merck & Co (1891,New Jersey-USA), Sanofi (1973, Paris-Perancis), Pfizer (1849, New York-USA), Novavak (1987, Maryland-USA), Emergent Bio Solutions (1998, Maryland-USA), CSL (1916, Melbourne- Australia), Inovio Pharmaceuticals (1979, Plymouth-USA), Bavarian Nordic (1994, Kvistgaard-Denmark), dan Mitsubishi Tanabe (1981, Tokyo-Jepang).

Jika dilihat dari total penjualan vaksin pada 2014, jumlahnya mencapai sekitar 8 miliar dolar AS dari 20 produsen vaksin. Pfizer berhasil menjual produknya hingga 2 miliar dolar AS, diikuti oleh Glaxo, Merck & Co, dan Novartis.

Dari jumlah penjualan itu, lebih kurang 80 persen terjual di negara maju dengan penduduk sekitar 14 persen dari jumlah penduduk dunia dan 20 persen total vaksin terjual di negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 86 persen penduduk dunia. Dari 20 perusahaan farmasi itu, tak nampak keunggulan Bio Farma sebagai penghasil vaksin.

Sejak Cina tampil sebagai kekuatan ekonomi kedua, industri farmasi dan industri kesehatannya pun terus berkembang. Wisatawan ke Cina tak lupa ditawarkan menyaksikan keunggulan pendekatan medis Cina termasuk herbalnya.

Program transplantasi sejumlah organ tubuh manusia juga ditawarkan walau secara gelap. Belajar dari krisis Timur Tengah yang tidak pernah usai dan mempelajari isu penggunaan senjata kimia oleh Israel, Cina membangun 7-8 laboratorium penelitian virus di Wuhan.

Pembelajaran akan hal ini juga dipicu oleh ramainya flu babi pada 2009, virus kuku sapi, virus flu burung yang menyerang Hongkong pada 1997 dan Oktober 2003. Kita juga masih ingat bagaimana virus Ebola menyerang sejumlah negara di Afrika.

Lalu beredar pula di Youtube tentang HAARP (High frequency Active Auroral Research Program) yakni studi tentang sifat dan perilaku ionosfer (ionospher) yang dikembangkan Angkatan Udara AS.

Pada Agustus 2015, riset ini dipindahkan ke Universitas Alaska Fairbanks, AS sehingga eksplorasi penggunaan ion untuk “pengembangan” kawasan dan lahan terus dilakukan. Saya menuliskan pengembangan dalam tanda petik, karena ion bisa digunakan untuk kepentingan positif bisa juga untuk negatif, seperti penggunaan ion hidrogen pada bom atom. HAARP ini mengarah pada perekayasaan cuaca di suatu kawasan dan lahan.

Dari konstruksi di atas, berkembangnya isu virus corona sejak akhir Desember 2019 akhirnya dilihat banyak kalangan sebagai kegagalan Cina untuk membangun sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Laboratorium di Wuhan dianggap bocor sehingga menyerang ribuan orang walau Cina mengakuinya hanya memakan korban 80 orang mati.

Sebagai masyarakat yang suka akan kuliner ekstrim (masyarakat yang suka mengonsumsi kelelawar, kalajengking, kecoa, ular, monyet, anjing, babi, dan ragam binatang liar lainnya), maka tesa “anda adalah apa yang anda makan” (you are what you eat) memberi kesan kuat halalnya segala cara untuk memenuhi hasrat material manusia.

Konstruksi ini mengukuhkan dugaan bahwa laboratorium di Wuhan adalah bagian dari senjata kimia Cina yang bocor karena rendahnya kualitas disiplin kesehatan dan keselamatan lingkungan (health, safety, and enviromentals) Cina.

Laboratorium di Wuhan itu sendiri menurut berbagai kalangan menjadi bukti bahwa Cina sedang mengakumulasi segenap kekuatannya. Dalam lingkup USA versus Cina, masyarakat dunia diajak masuk dalam perang dagang dan perang teknologi informasi (Huawei 5G).

Padahal Cina sudah memulainya dengan perang dagang pada 2004, perang nilai tukar sejak Cina dan sekutunya bermaksud menyingkirkan penggunaan dolar AS pada 2015, strategi meminimalkan peran Bank Dunia dan Asean Development Bank dan menggantinya dengan New Development Bank dan Asean Infrastructure Investmet Bank, dan perang uang digitial (digital currency) termasuk perang penggunaan Electric Vehicle.

Bagi Barat, pendaratan angkasa luar Cina di bulan dalam posisi terjauh dan juga India, disergapnya drone AS oleh Cina di Laut Cina Selatan yang sedang melakukan kegiatan inteligen tanpa awak, dan kuatnya kepercayaan diri Cina karena ketergantungan Barat pada mineral rare earth (bahan penting untuk industri teknologi, militer, dan lainnya), sebenarnya menunjukkan Cina mempunyai kekuatan perlawanan atas tekanan Presiden AS ke 45 Donald Trump.

Hampir 80 persen kebutuhan mineral rare earth AS didatangkan dari Cina. Ini yang membuat Xi Jinping tampil percaya diri. Xi bahkan berani mengatakan bahwa Cina mempunyai tongkat penggebuk yang besar, dan tak suatu negara pun yang mampu menghalangi tujuan Cina : menjadi negara adidaya di panggung global (global superpower).

Financial Times pada 27 Mei 2019 pernah menurunkan suatu tulisan, bahwa tujuan Cina pada 2049 menjadi global superpower dalam peringatan 100 tahun RRC, tidak akan tercapai. Soalnya bukan akan atau tidak akan tercapai. Dalam peradaban yang Cina tumbuh kembangkan, Cina akan terus berupaya tanpa henti untuk meraih cita-citanya.

Buktinya, Cina tidak peduli dengan isu hak asasi manusia, demokrasi, dan hak cipta intelektual bahkan menjalin hubungan erat dengan Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir jarak jauh (ICBM, intercontinental ballistic misile).

Kasus lapangan Tiananmen, isu pencemaran lingkungan bahkan di Beijing sekalipun, konflik Laut Cina Selatan, pembantaian suku Uyghur, cara mengatasi demonstrasi di Hongkong, negatifnya pemberitaan media massa Barat atas perilaku investasi Cina di berbagai negara seakan berlalu begitu saja.

Cina tetap bertahan pada pendiriannya, dan tidak ingin mengulang kekalahan perang candu dengan Inggris pada 1836-1860 sekaligus tidak ingin lagi dipecundangi Jepang. Cina bukan hanya mengakumulasi segenap kekuatannya, tapi juga memaksa setiap unsur bangsa Cina agar tampil sebagai bangsa adi daya di panggung internasional.

Virus Corona bagi Cina merupakan peristiwa biasa karena Cina mempunyai penduduk 1,3 miliar orang. WHO pun tidak berani menyatakan keadaan darurat.

Dalam perspektif ini, virus corona cuma bagian dari perang ekonomi, dan Cina tidak akan mundur dari ajang peperangan ini. Soalnya adalah, bagaimana Indonesia menempatkan diri setelah kasus menjarahnya nelayan Cina di laut Natuna Utara yang dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa Cina bukan mencuri tapi hanya mengejar ikan yang lari ke perairan Natuna.

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri sibuk melobbi sejumlah negara untuk membangun kekuatan diplomasi dan membangun kekuatan alutsista dalam rangka mengantisipasi tindakan Cina. Dan, dunia pun tidak perduli atas korban 700 orang lebih yang mati pada saat Pilpres 2019 kemarin. Benar virus corona ada. Tapi ada tantangan dan ancaman yang lebih besar, yakni perang ekonomi yang patut dipertimbangkan Indonesia lebih mendasar dan mendalam.

Akankah Indonesia mempunyai kedaulatan ekonomi di tengah situasi global yang volatile, uncertainty, complex, and ambigue? Silakan petinggi negeri ini dan kaum elit menjawabnya, saya bersedia menjadi pendengar dan pembelajar yang baik.

 

 

(Tim Liputan News\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar