Lantik Jonathan Tahir Jadi Penasihat KSP, Moeldoko Nggak Ada Kapoknya

Jakarta, law-justice.co - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali menjadi sorotan publik.

Setelah disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi Jiwasraya, nama Moeldoko kini diperbincangkan karena langkahnya mengangkat penasihat KSP. Akibatnya Moeldoko disebut benar-benar tidak ada kapoknya.

Sebelumnya Moeldoko melantik 13 orang sebagai penasihat KSP, 3 Februari kemarin. Mereka adalah Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Andi Widjayanto, Manuel Kaisiepo, Sudhamek, Imam Prasodjo, Maria SW Sumardjono, Edward O.S. Siariej, Edi Witjara, Rachmawati Husein, Yando Zakaria, Kuskridho Ambardi, dan Jonathan Tahir.

Keputusan Moeldoko ini memancing respon dan netizen pun ramai memperbincangkan soal ini.

Di akun twitternya, politisi Gerindra Iwan Sumule menyebut tidak ada nomenklatur jabatan penasihat dalam susunan organisasi KSP sebagaimana diatur Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Selain itu ia menyoal penunjukkan Jonatan Tahir sebagai salah satu penasihat.

Jonathan Tahir adalah anak lelaki satu-satunya Dato Sri Tahir. Dia adalah pewaris Grup Mayapada yang telah menjadikan sang ayah salah satu orang terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan US$ 4,5 miliar atau setara dengan Rp 63,8 triliun (kurs Rp 14.200).

"Penasihat KSP selain tak ada nomenklatur, ada nama "Tahir". Adanya gonjang ganjing #JiwasrayaGate yg ditenggarai mengalir ke istana, tak menyurutkan Moeldoko angkat Jonathan Tahir yg ditenggarai anak Dato (Dato Sri Tahir). Jadi panglima (presiden) angkat bapak (menjadi) penasihat (Wantimpres), KSP angkat anak. Aya-aya wae (ada-ada saja)," kicau dia di akun @IwanSumule86.

"Semakin mengkonfirmasi dugaan negara ini aslinya dikuasai cukong. Lalu untuk apalagi kita bernegara?" samber @RajaMandiri70.

Akun @Bucha63473312 tak habis pikir mengapa Jokowi melibatkan orang-orang bermasalah di lingkaran kekuasaannya. Ia sepertinya terusik dengan kabar bahwa Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR bakal memanggil Dato karena diduga memiliki hubungan dengan salah satu tersangka kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro (Bentjok).

Benny adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX). Benny yang sebelumnya merupakan komisaris utama perusahaan tersebut saat ini sudah dijebloskan ke penjara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

"Jokowi suka banget ya kalo orang orang bermasalah ada di sekelilingnya. Hahaha."

Netizen yang lain menyentil Edi Witjara karena jabatan ganda yang diembannya. Akun @bokeksisansu menginformasikan Edi juga menjabat Direktur Human Capital Management di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan BUMN dengan sektor bisnis informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi.

"Penasehat KSP byk amat? Blm lagi stafsus, wantimpres. Hasilnya apa buat kesejahteraan rkyt? Nggak ada, mlh nmbh pengeluaran buat gaji mrk," tulis @depis79807454

"Nepotismenya makin merajalela," kata @eddycaksby menguatkan.

"Tak ada yg berubah setelah Orde Baru, cuma presidennya saja. Tapi kekuasaan tanpa batasan pengurus dan ketua partai, anggota DPR, DPRD, DPD masih unlimited, UU partai politik dan UU pemilu mesti dirubah, tapi siapa yg berani mengusulkan?" kicau akun @ardana333. (Katta.id).