Kades Beli Rumah Baru, Warganet Ngadu ke Sri Mulyani: Ini Permintaanya

Kamis, 30/01/2020 17:45 WIB
 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ist)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ist)

Jakarta, law-justice.co - Program dana desa yang telah dicanangkan pemerintah beberapa tahun terakhir diduga banyak yang diselewengkan oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Hal itu dikisahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengaku banyak mendapat masukan dan keluhan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bahkan katanya ada warga yang memintanya untuk menagwasi dana desa dengan baik lantaran kepala desanya membeli rumah baru.

"Kalau di sosmed (social media) banyak feedback ke saya, bilang `ibu tolong diawasi dana desa bu, kepala desa saya baru beli rumah baru`, dan semacamnya," kata dia dalam pidatonya di BRI Group Economy Forum di Ritz Carlton seperti dikutip dari wartaekonomi.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 72 triliun rupiah, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. Besarnya alokasi ini memang membuat banyak oknum ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Sri Mulyani bahkan menyebut, dengan adanya alokasi dana desa, kini banyak orang yang ingin menduduki jabatan kepala desa. Di samping dapat gaji, jabatan itu juga memiliki kuasa untuk mengelola dana desa.

"Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang `wah seneng juga yah jadi kepala desa," ungkapnya.

Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik dari tahun lalu yang sebesar Rp70 triliun. Adapun dana desa 2020, bakal dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 40% pada Januari-Juni 2020.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan, memang perlu dilakukan perbaikan formula dan implementasi dari penggunaan dana desa untuk penggunaannya bisa tepat sasaran. "Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," kata dia.

 

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar