Ketua DPRD DKI Akan Lapor Polisi dan KPK Jika Anies Lakukan Ini
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penebangan sekitar 190 pohon di kawasan IRTI Monas, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari proyek revitalisasi kawasan tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio menjelaskan bahwa revitalisasi di kawasan Monas tidak bisa dilakukan dengan gampang. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk perbaikan kawasan Monumen Nasional (Monas) pada APBD DKI 2019. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Proyek revitalisasi Monas (monumen nasional) yang tanpa izin dilakukan oleh peemrintah Provinsi DKI Jakarta kini berbuntut panjang. Aksi protes dan kecaman sudah banyak diarahkan ke Anies Baswedan dan jajarannya. Kini yang terparah adalah rencana akan melaporkannya ke pihak Kepolisian dan KPK.
Adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi siap mengambil langkah hukum jika proyek tersebut terus
"Kalau ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Prasetio di kawasan Monas seperti dikutip dari teropongsenayan.com.
Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek revitalisasi Monas hingga mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.
"Kami meminta kepada eksekutif untuk dihentikan sementara selama surat dari kementerian belum ada karena ketua komisi pengarah dari Kemensetneg, kami menunggu surat dari sana," kata Prasetio.
Pemprov DKI sudah memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan proyek yang berlokasi di sisi selatan Monas tersebut. Namun, Pemprov DKI berharap hal itu tidak berlangsung lama.
Komentar