Soal Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI: Itu Pembohongan Publik!

law-justice.co - Rencana pembangunan lahan serapan air dalam revitalisasi Monas hanyalah sebuah kebohongan belaka.  Hal itu didapatkan berdasarkan peninjaunan langsung ke kawasan Monas yang kini bak dikelupas itu.

Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di DPRD DKI, Jakarta Pusat seperti dikutip law-justice dari pojoksatu, Selasa (28/1/2020). Fakta di lapangan, bagian bawah kawasan dimaksud justru dicor dan ditambah dengan batu alam.

“Eksekutif kan katanya mau buat serapan air. Itu kan kebohongan publik,” kata Prasetio.

Karena itu, pihaknya berencana memanggil para anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk dimintai penjelasannya.

“Itu yang mau saya pertanyakan. Saya ingin tahu, itu yang buat serapan sebelah mananya,” tegasnya.

Prasetio juga mempertanyakan pemindahan 190 pohon di kawasan Monas terkait revitalisasi tersebut. Menurutnya, ada hal yang tidak beres terkait penebangan pohon itu.

“Memotong pohon itu ada aturannya, ini juga sudah dilihat sama Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bakal menegur Anies Baswedan dan menghentikan proyek revitalisasi Monas. Alasannya, Anies Baswedan tidak mengantongi surat izin dari Setneg.

“Kita minta stop dulu. Kita surati aja. Karena ada prosedur yang belum dilalui,” ujar Pratikno, Senin (27/1).

Untuk diketahui, proyek revitalisasi Monas itu sudah berjalan sejak Desember tahun lalu. Teguran bahkan sudah dilayangkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Komisi D DPRD DKI pekan lalu.

Akan tetapi, hal itu sepertinya tak diindahkan dan proyek kontroversial itu tetap dilanjutkan oleh kontraktorya PT Bahana Prima Nusantara. Pemprov DKI sendiri mengklaim bahwa revitalisasi Monas sudah berjalan 88 persen dan direncanakan rampung pada Februari mendatang.