Kader Demokrat, Berpolitiklah yang Santun Persis Pak SBY

law-justice.co - Bung Ferdinand, sebelum menanggapi tulisan Anda, saya akan utarakan beberapa persamaan dan perbedaan kita. Pertama, kita sama-sama caleg DPR RI. Sama-sama nomor urut 4. Dan anehnya kita pun sama-sama tak lolos DPR. hehe..

Perbedaannya, saya dari Dapil Jateng II. Anda dari Dapil Jabar V. Saya dari Partai Gerindra. Anda dari Partai Demokrat.

Sampai di sini, saya harap kita sama-sama memahami tentang mekanisme politik. Masih ingat, saat kita mendaftar menjadi Caleg, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Itulah yang disebut mekanisme.

Anda mengkritik salah satu kader Partai Gerindra Desmond J. Mahesa dengan begitu membabi-buta. Bahkan bukan lagi kritik, tapi sudah sebagai tuduhan keji yang tidak ada buktinya.

Padahal, kritik Desmond kepada Pak SBY masih dalam koridor berpolitik demokratis. Desmond secara tidak langsung mengingatkan tentang mekanisme.

Bila Pak SBY menginginkan dibentuknya Pansus Jiwasraya, maka penuhilah mekanismenya. Ada syarat dan ketentuannya. Saya yakin Pak SBY mengetahuinya. Tugas dari kader Demokrat adalah memenuhi mekanisme tersebut.

DPR adalah kelembagaan politik yang terdiri dari perwakilan parpol. Setiap keputusan yang dikeluarkan DPR harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.

Namun sayangnya keinginan Pak SBY untuk membentuk Pansus di DPR belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan di lapangan pun, para kader Demokrat belum begitu maksimal memperjuangkan keinginan Pak SBY tersebut.

Maka tidak salah jika Desmond mengatakan jika semua maunya Pak SBY, ya rusak. Pernyataan tersebut tidak ada salahnya. Karena keinginan Pak SBY tersebut belum memenuhi mekanisme yang berlaku di DPR. Jika paksakan bisa melanggar tatanan hukum.

Sampai saat ini keinginan Pak SBY masih sebatas sebagai keinginan pribadi atau setidaknya menjadi keinginan Partai Demokrat, tetapi belum menjadi keputusan kelembagaan DPR.

Pak SBY dan Partai Demokrat harus memperjuangkan keinginan tersebut agar menjadi keputusan institusi DPR.

Apa bisa? Karena saat ini mayoritas Parpol di DPR adalah pendukung pemerintah. Jawabannya bisa. PDIP sudah membuktikannya. Semasa menjadi oposisi di pemerintahannya Pak SBY, PDIP bisa membuat Pansus Century. PDIP bisa meyakinkan parpol pendukung pemerintah untuk mendukung Pansus Century.

Daripada menuduh Desmond, lebih baik mulai saat ini Bung Ferdinand bergerilya di DPR. Lobi parpol agar setuju Pansus. Sekedar bikin tulisan tidak akan bisa melahirkan Pansus.

Mengenai penyelesaian kasus Jiwasraya, Gerindra memandang Panja lebih efektif untuk mengusut skandal Jiwasraya dan yang terpenting bisa menyelematkan uang nasabah. Jika Partai Demokrat lebih memilih Pansus, itu adalah pilihan demokratis.

Dalam berpolitik, sangat penting untuk menghormati pilihan masing-masing parpol. Namun semuanya harus tetap dalam bingkai berpolitik yang santun. Dan sebagai politisi senior, Pak SBY sudah mencontohkannya untuk kita semua.