Buka Suara, Begini Jawaban Dewas Atas Tuduhan Pelemahan KPK

Jakarta, law-justice.co - Setelah lama tak muncul setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, akhirnya dewan pengawas (Dewas) Komisi pemberantasan korupsi buka suara atas tuduhan pelemahan kinerja KPK selama ini. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan, kehadiran organ dewas di tubuh lembaga antirasuah tak akan mempersulit penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah.

"Saya sampaikan bahwa kehadiran dewas dalam KPK ini tidaklah bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK," ujar Tumpak di Gedung ACLC KPK kavling C1, Jakarta, Selasa (14/1/2020) seperti dikutip dari liputan6.com.

Tumpak mengatakan, dirinya, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris akan mendukung penuh pelaksaan tugas pemberantasan korupsi.

"Jadi kami memberikan jaminan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu memang sudah selaras tidak bertentangan dengan hukum yang ada," kata dia.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, pernyataan Tumpak. Menurut Syamsuddin, kehadiran Dewas KPK justru untuk memastikan bahwa prosedur penindakan sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Prosedur izin di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK," kata Syamsuddin.

Diketahui, tugas Dewan Pengawas KPK salah satunya yakni memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Anggota Dewas Artidjo Alkostar memastikan dirinya akan berkerja dengan profesional.

"Jadi kalau ada perbaikan-perbaikan dari kami itu untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada publik. Itu yang penting," kata Artidjo