Pimpinan DPR Tolak Pansus Mega Skandal Asabri Dibentuk

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak setuju soal desakan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus dugaan adanya korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Dirinya minta agar diselesaikan terlebih dahulu kasus Jiwasraya.

"Ya saya pikir satu-satu dulu saya pikir ini baru Jiwasraya nanti kita tuntaskan kemenhan Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020) seperti melansir teropongsenayan.com.

Lagipula kata Dasco, kasus Asabri ini baru terlihat besar kerugiannya. Kementerian pertahanan pun, menurut ia sudah melakukan pembenahan terkait direksinya.

"Ya kalau Asabri itu informasi awal yang kita dapat baru begitu kerugiannya. Tapi menurut informasi yang kami dapat juga bahwa sejak awal kementrian pertahanan yang membawahi Asabri juga sudah melakukan inventarisir-inventarisir, pembenahan-pembenahan dan sebentar lagi saya dengar akan ada pergantian asabri direksi untuk memudahkan kementrian pertahanan melakukan investigasi yang dianggap perlu," ujar Dasco.

Sebelumnya asuransi pelat merah yang fokus memberikan perlindungan pada prajurit TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan itu diduga ada kasus korupsi dengan nilai di atas Rp 10 triliun.

Isu dugaan korupsi ini mulanya dimunculkan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia menduga, ada korupsi di atas Rp 10 triliun. Masalah ini tak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat lalu (10/1/2020).