PKS: Natuna Tak Bisa Dipertahankan Hanya dengan Pencitraan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah didesak segera mengambil sikap tegas terkait klaim sepihak dari Pemerintah China atas perairan Natuna di Kapulauan Riau.

Pasalnya menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Pemerintah China tetap pada sikapnya mengklaim perairan Natuna, dengan kapal mereka masih bertahan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dan hal ini dapat berbahaya jika terus didiamkan.

"Pemerintah Indonesia jika terus berjalan sendiri tidak terlihat dengan negara-negara lain yang terdampak dengan 9 garis putus versi China, akan menghadapi kenyataan yang berat," kata Mardani seperti melansir rmol.id.

Selain itu, kata Mardani, jika klaim Pemerintah China atas perairan Natuna tetap didiamkan, justru dikhawatiran akan semakin sulit merebut Natuna jika sewaktu-waktu China membangun kekuatan dan merebut wilayah itu.

"Tidak ada cara mudah memastikan Natuna ada dalam genggaman," ujar Mardani.

Atas dasar itu, lanjut Mardani, aktivitas ekonomi, penguatan militer dan kerjasama militer bersama pihak-pihak lain untuk menghadapi China mesti segera dilakukan.

"(Sebab), lagkah parsial dan pencitraan tidak akan berhasil," pungkas anggota DPR RI ini.