Soal Natuna Bukan Luhut & Mahfud yang Tanggung Jawab, Tapi Jokowi

Rabu, 08/01/2020 16:00 WIB
Kapal China di perairan Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut). (CNNIndonesia.com).

Kapal China di perairan Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut). (CNNIndonesia.com).

Jakarta, law-justice.co - Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI) MS Kaban ikut menyoroti klaim pemerintah China atas Laut Natuna Utara tengah yang merupakan wilayah perairan Indonesia.

Dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Rabu (8/1/2020), ia berujar bahwa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Ia mengatakan orang yang bertanggung jawab atas konflik di Natuna tersebut, ialah Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Jadi yang bertanggung jawab atas ini bukan Menteri Pertahanan, bukan Menko Polhukam atau Menko Maritim, tetapi itu Presiden (Jokowi)," katanya kepada wartawan, di Jakarta.

Lanjutnya, ia menilai klaim China atas perairan Natuna utara bukan pernyataan perang.

Sambungnya, Presiden Jokowi bisa bersikap tegas untuk mengusir seluruh kapal kapal nelayan dan coast guard china dari perairan yang masuk katgori Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Persoalan Natuna itu bukan persoalan pertahanan dan keamanan. Jadi Presiden harus menyatakan sikap yang tegas kalau RRT (Republik Rakyat Tiongkok) harus angkat kaki dari Natuna," ujar dia.

Selain itu, adapun cara-cara yang bisa dilakukan pemerintah, yakni bukan dengan cara kompromi. "Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Jokowi dan seluruh perangkat-perangkatnya tidak perlu berkompromi tentang masalah Natuna menghadapi RRT. Kedaulatan merupakan harga diri bangsa. Kedaulatan itu amanat konstitusi,” tukasnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar