Gara-gara Hal Ini Presiden Jokowi Mau Ngomong Kasar!

Senin, 06/01/2020 19:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Jakarta, law-justice.co - Kekesalan Presiden Joko Widodo terlihat saat membuka rapat terbatas tentang Ketersediaan Gas untuk Industri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dilansir dari Kumparan.com, Jokowi mengaku ingin berkata kasar menanggapi masih belum tuntasnya masalah harga gas yang kerap dikeluhkan para pengusaha industri.

"Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi nggak jadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar," kata Jokowi saat memberikan sambutannya.

Menurut Jokowi, mahalnya gas di Indonesia tak kunjung berhasil diatasi sejak 2016. Dia meminta agar harga turun sehingga lebih kompetitif dan tidak memberatkan industri.

"Saya minta soal harga gas betul-betul dihitung dikalkulasi agar lebih kompetitif," kata Jokowi.

Dia meminta menteri terkait mengevaluasi penyebab tingginya harga gas mulai dari hulu hingga ke hilir. Sehingga, ada solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Selama ini, kata Jokowi, banyak sektor industri yang membutuhkan gas untuk operasional. Sehingga, jika harganya masih cukup tinggi maka akan memberatkan para pelaku industri tersebut.

Ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia yaitu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan,industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas.

"Ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata Jokowi.

Adapun masalah mahalnya harga gas sudah berlarut-larut sejak 2016. Untuk itu, dia memberikan alternatif yang bisa dilakukan demi menurunkan harga gas itu termasuk kebebasan untuk melakukan impor.

"Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Tapi nanti tanya ke menkeu juga. Yang kedua DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri," ujarnya.

"Yang ketiga bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 gak beres-beres. Saya harus cari terobosan ya 3 Itu pilihannya," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan Perpres Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yaitu sebesar USD 6 per MMBTU. Sementara, harga saat ini harga sebesar 9-12 dollar AS per MMBTU.

(Gisella Putri\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar