Lagi, Sel Mewah Koruptor, ICW Desak Jokowi Pecat Yasonna Laoly

Jakarta, law-justice.co - LSM anti korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Hal tersebut merespons temuan Ombudsman RI yang menyebut terdapat lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan fasilitas dan perlakukan yang berbeda antara narapidana, salah satunya sel mewah Setya Novanto di Lapas Sukamiskin.

"Sudah berulang kali sel mewah ditemukan oleh Ombudsman dan stasiun televisi swastas, bahkan KPK juga sudah melakukan tangkap tangan," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor ICW, Jakarta seperti melansir CNNIndonesia.com.

Menurut Kurnia, temuan-temuan tersebut semakin menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak memiliki alasan untuk mempertahankan posisi Yasonna tersebut. Ia menilai, Yasonna telah gagal menjaga benteng terakhir dalam sistem peradilan pidana, yakni untuk memaksimalkan wawasan warga binaan.

"Apalagi yang terakhir justru sel orang yang sering berulang, Setya Novanto," jelas dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan kejanggalan pada sel terpidana korupsi Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan pintu sel mantan Ketua DPR itu dikunci dengan gembok sensor sidik jari. Selain itu, kata dia, ukuran kamar masih lebih luas ketimbang sel yang ditempati terpidana lain.

Ia menjelaskan kondisi sel Setya Novanto masih terdapat lantai yang tidak sesuai standar sebagaimana sel lain, masih ada kitchen set dan tempat tidur milik pribadi.

"Masih mencerminkan situasi yang tidak standar itu," kata Adrianus saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu (22/12).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan tak ada lagi kamar mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada 2020.

Pihak Lapas Sukamiskin sedang membongkar kamar-kamar mewah yang disebut-sebut ditempati Setnov, mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin, dan mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo.

"Terkait tiga kamar besar yang di pertanyakan komisioner Ombudsman, pihak Lapas Sukamiskin saat ini sedang melaksanakan perapihan seluruh kamar hunian, termasuk tiga kamar besar tersebut," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto, Selasa (24/12).

Ade mengklaim kamar-kamar mewah yang tak sesuai ketentuan itu sudah tak ada lagi pada 2020. Menurutnya, perbaikan kamar Lapas Sukamiskin sesuai standar dengan mempertimbangkan kesehatan, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, serta berbasis HAM.