PDIP Ibaratkan Kasus Jiwasraya Seperti Bisul, Pecahnya Tahun 2018

Jakarta, law-justice.co - Politikus PDIP Deddy Sitorus menanggapi isu masalah PT Asuransi Jiwasraya dikait-kaitkan dengan Pilpres 2019. Deddy membantah masalah Jiwasraya terkait Pilpres 2019.

Dilansir dari Detik.com, hal itu disampaikan Deddy dalam diskusi cross check di Upnormal Coffe, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12/2019). Deddy menjawab pertanyaan dugaan Jiwasraya terkait Pilpres 2019.

"Ibarat bisul, itu pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan Pilpres ngawur karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018, jangan salah," kata Deddy.

Saat ditanya apakah dana Jiwasraya masuk dalam dana kampanye Pilpres 2019, Deddy mengatakan kesimpulan yang terlalu cepat karena kasus ini sedang dalam proses hukum. Dia menilai tuduhan seperti itu sangat berbahaya.

"Kita akan lihat dalam proses hukumnya, tetapi itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, jumping, itu conclusion, nggak paham, nggak ngerti ngomong langsung lompat konklusi, itu missleading. Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model Pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," jelas Deddy.

Deddy mengatakan masalah Jiwasraya terjadi sejak tahun 1998 saat krisis moneter. Kemudian tahun 2006, Jiwasraya sudah mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun.

"Tahu persoalan sudah berat tahun 2006 dia Jiwasraya mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun. Kemudian mengalami masalah tahun 2008, persoalan yang panjang sekali lalu tahun 2019," jelas Deddy.

Meski begitu, Deddy mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya. Pemerintah Jokowi-Ma`ruf Amin sedang melakukan penyelamatan terhadap masalah Jiwasraya.

"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tida setuju dengan bailout, pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout tapi itu jalan terakhir," jelas Deddy.