Kabinet Retak Gegara Perbedaan Pendapat Soal Uighur?

Jakarta, law-justice.co - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berbeda pandangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai langkah pemerintah Indonesia terkait konflik etnis mayoritas muslim Uighur di Xinjiang, China.

Dilansir dari Pojoksatu.id, Selasa (24/12/2019), dalam keterangannya, Moeldoko menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan mengintervensi atau ikut campur dalam permasalahan negara lain, termasuk masalah perdamaian Uighur.

Namun sebaliknya, Mahfud menegaskan Indonesia sudah lama terlibat dalam penyelesaian masalah muslim Uighur dengan melakukan diplomasi lunak untuk pendekatan kepada Pemerintahan China.

Merespons hal tersebut, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin sangat menyayangkan perbedaan pandangan tersebut. Dia menilai ada komunikasi yang tidak beres di internal pemerintah.

“Ada komunikasi yang tak baik juga di Istana. Harusnya dalam membuat pernyataan para pejabat tak berbeda-beda,” ucap Ujang.

Menurutnya, jika komunikasi antara pihak istana dan para menteri tidak baik dalam menyeluarkan pernyataan ke publik mengenai suatu permasalahan atau kebijakan, maka bangsa ini akan rusak dan masyarakat akan bingung kepada siapa mereka akan percaya.

“Negara ini kan harus diurus dengan baik. Jika komunikasi dan koordinasi saja rusak, bagaimana nasib bangsa ini,” tandas Ujang.