Habib Rizieq, Nih Dubes Kasih 3 Syarat Biar Bisa Cepat Pulang

Jakarta, law-justice.co - Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut jika sejauh ini tak pernah ada negosiasi khusus antara Indonesia dan Arab Saudi terkait nasib Muhammad Rizieq Syihab (MRS).

Dilansir dari Detik.com, Rabu (11/12/2019), meski begitu, bila memang pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu ingin kembali ke Tanah Air, sebagai diplomat dia akan membantunya dengan sepenuh hati.

Syaratnya, Rizieq bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi. Dia dapat menyampaikan laporan terkait berbagai masalah yang dihadapinya ke kantor perwakilan RI terdekat.

"Saya harus tegaskan, Saudara MRS ini tidak pernah melapor soal keberadaannya maupun permasalahannya secara resmi ke perwakilan KBRI," kata Agus kepada tim Blak blakan detikcom.

Tapi dia mengakui Rizieq pernah berkomunikasi melalui telepon, salah satunya ketika dia berada di Qatar dua tahun lalu. Komunikasi via telepon itu dilakukan Rizieq melalui orang lain dan percakapan sekadar basa-basi.

"Jadi ada orang lain yang menelepon saya, lalu dia ikut berbicara. `Pak Dubes, apa kabar. Kapan kita ngopi?`," ujar Agus mengulang percakapannya dengan Rizieq.

Terkait dengan pernyataan Rizieq yang disiarkan dalam reuni 212 di Monas, Senin (2/12) bahwa dirinya mengutus staf KBRI dari BIN, Agus menepisnya. Ia menegaskan tidak pernah memberi perintah maupun advice baik lisan maupun tertulis kepada stafnya untuk menemui Rizieq.

Kedua, Agus menyarankan agar Rizieq mencabut pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Padahal, faktanya, Raja Salman maupun putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS) menjalin persahabatan yang erat dan sangat menghormati Presiden Jokowi.

"Pernyataan semacam itu sensitif di Arab Saudi. Kalau warga negara yang tidak mengakui kepala negaranya, ini muskillah. Sudahlah... cabut. Ini kan urusan dignity, soal NKRI," saran Agus.

Selain itu, Agus menyarankan Rizieq mencabut sumpahnya yang tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena menilai pemerintah sebagai rezim zalim. "Saya yakin itu kitab-kitab yang menjadi background, backdrop, ketika dia ceramah, ada satu bab tentang kitab sumpah dan nazar dan bagaimana menggagalkan sumpah itu ada. Dicari saja," ujar dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.

Terlepas dari itu, Agus menyarankan Rizieq segera mendatangi perwakilan Indonesia terdekat dan menceritakan persoalan yang tengah dihadapi. Sebab, cuma dengan kelengkapan data yang formal, pihaknya dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. "Bila tidak, ya nanti ditertawakan oleh Kemenlu Arab Saudi," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengaku secara informal terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang di negeri itu untuk mencari tahu persoalan sebenarnya terkait Rizieq Syihab. Karena semula lembaga formal tak memiliki informasi akurat, ada kemungkinan yang menangani adalah lembaga lain yang lebih tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Raja Salman.

"Karena ini kejadian yang pertama kali selama hampir 4 tahun saya bertugas. Jawaban dari kolega kami, kalau yang mencekal ini lembaga superbody, berati ada masalah superserius, permasalahan hukum," ujar diplomat kelahiran Semarang, 1 Oktober 1965, itu.

Apa pun yang terjadi, KBRI akan terus memantau kasus ini dan siap memberikan pendampingan terhadap Rizieq Syihab meskipun yang bersangkutan menyatakan tak mau dibantu. "Selama (dia) masih memegang paspor RI, KBRI akan lakukan pendampingan dan berikan hak-hak kekonsuleran," ujar bapak empat anak tersebut.

Pada bagian lain, Agus menceritakan soal banyaknya WNI maupun warga dari negara yang mengalami overstay di Arab Saudi tapi tidak serta-merta dideportasi ke negara asal. Pendeportasian hanya dilakukan bila terjadi razia massal di jalanan.