Luhut, Ahok, dan Pertamina yang Disebut Sumber Kekacauan

Rabu, 11/12/2019 15:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Fajar.co.id)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Fajar.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, sumber kekacauan paling banyak datang dari PT Pertamina (Persero). Kemudian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, Ahok yang kini lebih suka dipanggil BTP merupakan orang yang cocok untuk mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar yang ada di negeri ini.

"Pak Ahok itu kan sangat bagus mengawasi Pertamina, kenapa? Karena sumber kekacauan paling banyak di sana, biar saja di situ," kata Luhut, saat menggelar Coffee Morning di kantornya, Selasa (10/12/2019) melansir CNBCIndonesia.com.

Ahok, imbuh Luhut, sangat cocok di posisi Komisaris Utama Pertamina. Karena Ahok menurutnya memang senang untuk membenahi sesuatu. Jika ada yang keberatan, kata Luhut, pasti oknum yang tidak suka diperiksa.

"Orang itu yang enggak suka diperiksa, ya enggak suka jujur, gitu aja," imbuhnya.

Luhut menegaskan, terkait beberapa tokoh masuk ke jajaran petinggi BUMN bukan urusan siapa-siapa. "Mau saya yang urusin atau enggak, ngapain saya kasih tahu kamu," katanya.

Ahok resmi menjadi komisaris utama Pertamina dua pekan lalu, tepatnya adalah 25 November 2019. Ahok akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono dalam mengawal maupun membereskan semua masalah internal Pertamina.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan ini, bukan berarti tidak melalui berbagai pertimbangan.

"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit," jelasnya.

Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.

"Sehingga, penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya substitusinya," paparnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar