Lemhannas: Penyebaran Radikalisme di BUMN Mirip PKI Susupi TNI

Sabtu, 07/12/2019 20:40 WIB
Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo saat memberikan keterangan pers di Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Antara Foto)

Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo saat memberikan keterangan pers di Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Antara Foto)

Jakarta, law-justice.co - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo menyebut proses penyebaran radikalisme saat ini mirip dengan cara PKI menyusupi TNI.

Melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier seperti melansir gelora.co, Kamis (5/12/2019), Agus juga menanggapi kabar yang menyebut radikalisme telah menyusup di jajaran pegawai BUMN.

Awalnya, purnawirawan perwira tinggi TNI ini mengatakan bahwa paham radikalisme sudah menyusup ke dalam tatanan negara.

"Bukan mulai di hari ini saja, ketika saya di wawancara di sini, ini sudah berlangsung lama," ucap Agus.

Kemudian Deddy Corbuzier menyinggung, "Katanya BUMN sudah disusupi (radikalisme) kan banyak dengar gosip begitu, itu benar tidak?"

"Saya tadi lupa seharusnya saya menulis, di depan papan: saya tidak melayani gosip," jawab Agus yang disambut dengan tawa Deddy Corbuzier.

Agus melanjutkan penjelasannya, "Itu memang harus melalui penelitian, pengkajian, apakah itu intelejen atau Bareskrim. Tetapi kalau dicoba dijangkau secara logika bukan tidak mungkin. Karena ini sudah berjalan lama".

Ia mencontohkan paham radikalisme yang telah menjangkit ke beberapa jajaran pegawai pemerintah.

"Buktinya Kementerian Keuangan, LPDP, ya mungkin BUMN, perguruan tinggi itu juga banyak. Anehnya juga kalangan yang berpendidikan tinggi, mengapa mudah untuk bisa dipengaruhi," ungkap Agus.

Deddy kemudian bertanya, "Biasanya orang berpikir yang gampang disusupi adalah mereka berpendidikan menengah ke bawah. Tapi ternyata dari jabatan tinggi malah mudah, apakah ada kepentingan lain di luar sana atau cuma cuci otak?".

Agus berpendapat proses penyebaran radikalisme pada orang berpendidikan tinggi atau memiliki jabatan seperti kasus TNI yang disusupi PKI.

"Kita melihat proses penggalangannya, menggalang agen, tidak terasa tapi ring permainan sudah disiapkan sejak lama. Sebetulnya ini tidak beda jauh dengan taktik cara-cara yang dilakukan oleh PKI dengan menggalang TNI dulu, supaya merebut kekuatan itu berpihak kepada PKI," ujarnya.

Agus mengimbau masyarakat khususnya bagi ketua RT dan RW untuk waspada terhadap orang asing di lingkungan mereka.

"Waspada, ikuti ekosistem perkembangan lingkungan, bagus sekali untuk bisa menghidupkan cara-cara lama. Efektivitas ketua RT atau RW apabila orang asing itu harus mendaftarkan diri. Kita harus cermat melihat peruhbahan orang-orang di sekitar dan orang baru yang masuk," kata Agus.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar