Jaringan Mafia Nikel (Tulisan-I)

Korupsi dan Jerat Mafia Nikel di Proyek Antam

Sabtu, 07/12/2019 07:05 WIB
Nikel PT Antam (Foto:Katuju.id)

Nikel PT Antam (Foto:Katuju.id)

Jakarta, law-justice.co - Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di BUMN Tambang PT ANTAM (Persero) Tbk menyeruak. Dokumen berisi sekitar 300 halaman membeberkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk dengan rekan bisnisnya PT Yudistira Bumi Bhakti (PT YBB) dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 3 triliun. Dalam dokumen itu, secara gamblang membeberkan praktek kerjasama proyek pengadaan jasa penambangan dan pengangkutan bijih nikel ke kapal ekspor oleh PT Yudhistira Bumi Bhakti di wilayah Tanjung Buli, Halmahera Tengah, Maluku.

Praktek kerjasama akal-akalan ini diduga merugikan keuangan negara hampir Rp 3 triliun. Dengan modus kejahatan korupsi melakukan pengelembungan harga dari nilai kewajaran. Bahkan, PT Yudistira Bumi Bhakti tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan dalam mengikuti tender pengadaan barang dan jasa.

Dokumen itu juga menyebut dugaan keterlibatan nama Agus Suparmanto yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Selain itu, nama bekas Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk diduga turut mengantongi keuntungan dari proyek kerjasama tersebut. Mereka adalah D.Aditya Sumanegara, Alwinsyah Lubis dan Tato Miraza.

Padahal, dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Keputusan Presiden No.18 tahun 2000 disebutkan panitia lelang/pemberi kerja wajib membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk memperkirakan keuntungan wajar yang akan didapatkan oleh pemenang lelang nantinya. Diduga secara terstruktur dan sistematis direksi PT ANTAM dan PT Yudistira Bumi Bhakti tidak menjalankan proses lelang sesuai aturan.

Persengkongkolan itu dimulai dari penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Direktur Utama PT YBB, Yulius Isyudianto dengan Agus Suparmanto, pada Januari 2000. Keduanya sepakat, Yulius Isyudianto sebagai pemilik PT. Yudistira Bumi Bhakti (PT YBB) wajib mendapatkan tender proyek di PT Antam, sedangkan Agus Suparmanto berperan menanggung seluruh biaya dari mulai proses memenangkan tender, biaya investasi, operasi hingga produksi.


PT Antam (Persero) Tbk diduga mengalami kerugian sekitar Rp 3 triliun dari proyek kerjasama eksplorasi dan pengangkutan nikel dengan PT Yudistira Bumi Bhakti di Tanjung Buli, Halmahera Tengah, Maluku (Foto:PT Antam Tbk)

Tidak itu saja, Yulius Isyudianto pun dijerat dengan perjanjian untuk menyerahkan kepengurusan PT. Yudistira Bumi Bhakti (PT YBB) kepada Agus Suparmanto. Perjanjian ini berjalan mulus dengan iming-iming Yulius Isyudianto berhak memperoleh 30 persen dari keuntungan yang diperoleh PT YBB. Pasca perjanjian pelepasan perusahaan, Agus Suparmanto menerima hak pengelolaan PT YBB pada 2 Mei 2000. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu  langsung menunjuk Juandy Tanumiharja sebagai Dirut PT YBB sekaligus pemegang saham 50 persen. Agus juga melibatkan nama Miming Leonardo sebagai komisaris yang menguasai saham sebesar 50 persen.

Kasak kusuk jahat pun dimulai, tepatnya Jumat, 5 Mei 2000, PT YBB mengikuti tender proyek yang diadakan oleh PT Antam untuk pekerjaan Jasa Penambangan dan Pengangkutan/Pemuatan Bijih Nikel ke Kapal Ekspor.  Setelah proses tender berakhir persisnya 6 September 2000, PT YBB dinyatakan sebagai pemenang tender proyek di PT Antam.

Pada 11 Juli 2001, Dirut PT Antam, D.Aditya Sumanegara (pihak pertama) dan Dirut PT YBB Juandy Tanumihardja, Msc (pihak kedua) menandatangani kontrak atau surat perjanjian kerja penambangan bijih nikel Tanjung Buli, Halmahera Tengah, nomor 1491/2513/DAT/2001 tanggal 11-07-01. Surat perjanjian juga menjelaskan jenis pekerjaan dan biaya serta kompensasi jasa pekerjaan, dan hak serta kewajiban kedua pihak. Masa kontrak terjadi selama 3.5 tahun yang terhitung mulai 18 Januari 2001. Pada kontrak kali ini, YBB mendapatkan kontrak selama 3,5 tahun dengan nilai sekitar 20 juta dollar Amerika Serikat

Pada kontrak kerja ini terjadi mark up harga yang memberikan keuntungan tidak wajar bagi PT YBB dan menimbulkan kerugian negara dengan nilai mencapai jutaan dollar amerika serikat.


Ilustrasi tambang nikel milik PT Antam (Persero) Tbk (Foto:Katadata)

Tiga tahun kemudian, waktu kontrak berakhir PT Antam tidak lagi melakukan tender. Tetapi langsung menunjuk PT YBB sebagai pelaksana proyek. Dilanjutkan dengan penanda tanganan surat kontrak kerjasama nomor 73a/2528/DAT/2004 tertanggal 19 Juli 2004 oleh Dirut PT Antam D Aditya Sumanegara dengan Dirut PT YBB Juandy Tanumihardja. Pada kontrak kedua kali ini pun PT Antam dirugikan dengan modus penggelembungan harga di atas kewajaran dengan nilai kontrak US$ 30 juta. Kontrak ini diamandemen untuk dilanjutkan selama tiga tahun berikutnya dengan nilai US$ 85 juta selama dua tahun.

Kemudian pada 15 Nopember 2004 Direktur Operasi PT Antam, Alwin Syah Loebis melakukan perubahan kontrak kerjasama. Dilanjutkan dengan perubahan kedua pada 2 Januari 2006. Penunjukan langsung oleh PT Antam, tanpa proses lelang kemebali terjadi pada kontrak ketiga. Setelah PT Antam menunjuk langsung PT YBB kedua pihak menanda tangani surat kontrak nomor 129/2523/DAT/2007 tanggal 19 Juli 2007.

Dalam dokumen disebutkan, tiga kontrak kerjasama PT Antam dengan PT YBB dan delapan kali perubahan pada kontrak ke tiga. Perubahan pertama dilakukan oleh Dirut PT Antam, Alwin Syah Loebis pada Senin 16 Juli 2010. Sedangkan perubahan terakhir dilakukan Agustus 2011. Kontrak kerjasama ini berakhir pada 13 Februari 2014

Dalam dokumen terlihat kontrak kerjasama itu menguatkan dugaan terjadinya kerugian negara. Sebab, kontrak kerjasama tersebut, PT Antam memberikan keuntungan tidak wajar kepada PT YBB. Dengan cara melakukan mark-up atau menggelembungkan nilai kontrak (post bidding). Direksi PT Antam menaikkan harga penawaran saprolite dari US Dolar 6.30/wmt menjadi US Dolar 8.60/wmt.

Proses tender dan penunjukan langsung, sarat dengan persekongkolan jahat. Apalagi, Direksi PT Antam, tidak lebih dulu mencari harga pembanding dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS).

Sehingga kontrak kerjasama itu diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp3 triliun. Mengacu pada seluruh proses kontrak antara PT Antam dengan PT YBB, ada dugaan pelanggaran Pasal 3 Ayat 4 Kepres nomor 18 tahun 2000. Kemudian Pasal 17 ayat 5, pasal 20 ayat 4 Keppres nomor 80 tahun 2003 dan UU nomor 31 tahun 1999 yunto UU nomor 20 tahun 2001.


Dua Dirut Antam dan Menteri Perdagangan Terlibat?

Dalam dokumen itu disebutkan, bahwa kontrak yang dimulai dari Direktur Utama D. Aditya Sumanegara terus berlanjut hingga ke era Direktur Utama Alwin Syah Loebis. Dua direksi ini memegang peranan penting dalam kontrak tersebut. Kedua orang itu juga terlihat melakukan amandemen perjanjian kontrak yang mengakibatkan dugaan kerugian negara semakin besar.

Anehnya, tidak ada audit internal yang dilakukan oleh PT Antam sebagai perusahaan publik. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ikut mengaudit keuangan BUMN juga tidak pernah memberikan penilaian hasil audit terhadap kerjasama ini. Sehingga diduga perjanjian kontrak kerjasama antara PT Antam Tbk dengan PT Yudistira Bumi Bhakti melibatkan kekuasaan.

Kasus dugaan mark-up PT Antam ini juga sudah pernah diselidiki Bareskrim Polri. Setelah menerima laporan informasi nomor LI/127/X/2016, Dit Tipideksus tanggal 26 Oktober 2016. Kemudian Direktorat Tindak pidana ekonomi dan khusus (Ditpideksus) Bareskrim Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/452/X2016 Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016. Serta surat perintah tugas nomor SP.Gas/453/X/2016/Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016.

Hal itu juga dibenarkan salah satu pengusaha tambang yang tidak mau disebut namanya. Kata dia, PT Yudistira Bumi Bhakti merupakan rekanan abadi PT Antam untuk bidang tambang nikel. Kata dia, perusahaan itu kini sudah bubar. Pemilik perusahaan mengubah bisnisnya ke sektor wisata dan perhotelan.

"Setelah bubar pemiliki perusahaan ini tidak lagi bermain di tambang nikel, tetapi beralih ke usaha perhotelan. Pemiliknya kini sudah tinggal di Manado," ujarnya.

Dia juga menjelaskan siapa-siapa saja orang yang berada di belakang PT YBB. Menurutnya, dibalik perusahaan ini terdapat banyak orang yang berpengaruh dan memiliki kekuasaan.

“Janganlah, cukup tidak usah cari-cari orangnya. Tetapi menurut saya, jangan,” kata dia.

Uang keuntungan yang didapat oleh PT YBB ini menurut dia juga turut mengalir ke pengawas kekuasaan yaitu parlemen. Hal itu dilakukan untuk memuluskan kerjasama dengan PT Antam.

“uangnya banyak yang lari ke Senayan itu. Oh, senayan itu orangnya ngeri-ngeri”.

Dokumen itu turut juga menyebutkan Rafli Ananta Murad, koordinator operasi PT YBB terkait kedatangan Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) JM, menemui Dirut PT YBB, Juandy Tanumihardja, pada 2010. Juangga Mangasi menanyakan dugaan mark up harga proyek yang akan dilanjutkan ke penegak hukum. Kemudian Juandy Tanumihardja memberikan kompensasi tutup mulut puluhan miliar rupiah kepada Juangga Mangasi.

Kasus Mangkrak

Selain itu, kasus dugaan mark-up PT Antam ini juga sudah pernah diselidiki Bareskrim Polri. Setelah menerima laporan informasi nomor LI/127/X/2016, Dit Tipideksus tanggal 26 Oktober 2016. Lantas, Direktorat Tindak pidana ekonomi dan khusus (Ditpideksus) Bareskrim Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/452/X2016 Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016. Serta surat perintah tugas nomor SP.Gas/453/X/2016/Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016.

Proses penyelidikan berlangsung hingga Desember 2016, penyidik sendiri sudah melayangkan surat undangan klarifikasi nomor B/1896/XII/2016 Dit Tipideksus tanggal 5 Desember 2016. Surat yang ditanda tangani AKBP Roma Hutajulu An Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Kasubdit III TPPU/Money Laundering mengundang Rafli Ananta Murad untuk klarifikasi. Sayangnya, penyelidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Antam, tak jelas kelanjutannya hingga kini alias mangkrak.


Dokumen pemanggilan saksi dalam kasus dugaan korupsi kerjasama PT Antam (Persero) Tbk dengan PT Yudistira Bumi Bhakti (Foto:Repro/Law-Justice)

Dalam dokumen itu disebutkan Kepolisian sudah melakukan gelar pekara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, sudah memberikan rekomendasi agar D. Aditya Sumanegara yang waktu itu menjabat Direktur Utama PT Antam dan Alwyn Syah Loebis dengan jabatan Direktur Utama PT Antam serta Juandy Tanumihardja yang merupakan Direktur Utama PT Yudistira Bumi Bhakti. Sedangkan Tato Miraza disebut-sebut terlibat Amandemen I Kontrak Nomor: 38/923/DAT/2012 pada Juli 2013.

Selain itu ada juga nama Menteri Perdagangan di era kepemimpinan Joko Widodo jilid II, Agus Suparmanto yang diduga terlibat dan menjadi pemodal besar PT Yudistira Bumi Bhakti. Agus Suparmanto tidak pernah datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya hingga kasus ini mengendap.

AKBP Roma Hutajulu yang dimintai keterangannya terkait kelanjutan kasus ini meminta kepada awak redaksi Law-Justice untuk mengonfirmasi langsung kepada Bareskrim Polri. Kata dia, dirinya sekarang tidak menjabat Kasubdit III TPPU/Money Laundering. Namun ia membenarkan kasus itu pernah ditanganinya.

Kontribusi Laporan : Nicolaus Tollen dan Bona Siahaan

Tim Liputan Investigasi/ Yudi Rachman

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar