Aksi Mogok Lumpuhkan Paris, Turis Diminta Jauhi Menara Eiffel

Jum'at, 06/12/2019 15:30 WIB
Paris Dilumpuhkan Aksi Mogok, Turis Diminta Menjauhi Menara Eiffel. (dw)

Paris Dilumpuhkan Aksi Mogok, Turis Diminta Menjauhi Menara Eiffel. (dw)

Jakarta, law-justice.co - Aksi Mogok Massal melumpuhkan Negara Prancis sejak hari Kamis (05/12) kemarin.

Serikat pekerja menyerukan aksi mogok menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron yang bermaksud untuk mereformasi sistem pensiun.

Pemerintah Prancis mengantisipasi kemungkinan aksi mogok dimanfaatkan kelompok garis keras untuk memancing kerusuhan dan bentrokan dengan polisi.

Melansir detik.com, penjagaan keamanan di kota-kota besar ditingkatkan. Di ibukota Paris lebih 5000 aparat keamanan dikerahkan mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Sebagian besar transportasi umum dengan bus, kereta api dan penerbangan telah dibatalkan. Sekolah-sekolah ditutup karena kebanyakan tenaga pengajar ikut serta dalam aksi mogok.

Rumah-rumah sakit beroperasi dengan staf terbatas untuk ruang gawat darurat. Tenaga kesehatan dan dokter juga berpartisipasi dalam mogok masal.

Bisa berlangsung beberapa hari

Serikat-serikat pekerja merencanakan dua aksi pawai besar di Paris, yang kemudian akan bergabung di lapangan Place de la Nation.

Kantor-kantor dan biro pariwisata memperingatkan para turis mancanegara untuk menjauh dari Menara Eiffel.

Media Prancis mengatakan pemogokan itu bisa berlangsung selama beberapa hari.

Aksi mogok massal besar yang pernah digelar tahun 1995 melumpuhkan Prancis selama berminggu-minggu. Pemerintahan saat itu akhirnya membatalkan agenda kebijakan yang menyulut protes.

Presiden Emmanuel Macron berencana mereformasi sistem pensiun karena terlalu mahal dan dinilainya "tidak adil".

Saat ini memang ada bermacam-macam sistem pensiun di Prancis. Usia masuk pensiun bervariasi dari 55 tahun sampai 62 tahun.

Presiden Macron ingin sistem pensiun yang "universal", yang merupakan salah satu janji utamanya dalam kampanye.

Namun serikat pekerja mengatakan, reformasi yang diusulkan akan memaksa jutaan pekerja di sektor swasta untuk bekerja lebih lama di atas 62 tahun sampai bisa menerima pensiun penuh.

"Semua orang menahan nafas"

"Momen kebenaran bagi Macron," tulis harian Le Monde dalam edisi hari Kamis (5/12). "Hari-hari berikutnya adalah ujian yang menentukan bagi kepala negara."

Emmanuel Macron yang ingin mencalonkan diri lagi sebagai presiden sedang menyiapkan berbagai langkah reformasi.

Reformasi sistem pensiun hanyalah salah satu isu kontroversial di samping berbagai agenda kebijakan yang lebih sulit yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang.

Beberapa bulan lalu, gerakan protes "rompi kuning" yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan sempat menggoyang Prancis selama beberapa minggu dan berkembang menjadi gerakan anti pemerintah.

Kebijakan pemerintahan Emmanuel Macron sering dipandang "pro orang kaya".

Portal berita terbesar Prancis Mediapart menulis: "Hari besar pertama mobilisasi menentang reformasi pensiun sangat krusial, bagi pemerintah maupun serikat pekerja.

Akankah demonstrasi dan pemogokan cukup kuat untuk meredam lajunya reformasi? Semua orang menahan napas."

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar