Maruf Minta Jokowi Tegur Luhut Pakai Kantor untuk Urus Golkar

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengaku kecewa terkait kantor pemerintahan digunakan untuk kepentingan partai politik.

Oleh karenanya dia meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Hal itu disampaikan Ma`ruf menanggapi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berdiskusi tentang partai dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantornya.

Selain itu, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo, serta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma`ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta seperti melansir bizlaw.id.

Saat ditanya apakah akan menegur Luhut lantaran menggunakan kantor kementerian untuk berdiskusi dengan pengurus Golkar dan membicarakan persoalan partai di sana, Ma`ruf menyerahkannnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya nanti Presiden," ujar Ma`ruf.

Namun, meskipun Luhut turun tangan dalam persoalan Golkar, ia memastikan pemerintah tak mengintervensi jalannya Musyawarah Nasional Golkar.

Ma`ruf menilai, turunnya Luhut dalam persoalan Golkar lantaran Menko bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga kader partai berlambang pohon beringin itu.

"Kan pemerintah tidak melakukan intervensi. Jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," lanjut dia.

Diketahui, Bambang mengumumkan pengunduran dirinya dari bursa calon Ketua Umum Golkar di Kantor Kementerian bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pengunduran diri Bambang disaksikan Luhut, Airlangga, dan Aburizal.