Jokowi Diminta Batasi Investasi Asing di Sektor Industri Kapal

Rabu, 04/12/2019 15:27 WIB
Pemotongan sebuah Kapal Laut bisa melibatkan lima belas hingga dua puluh pekerja pemotong atau tukang jagal kapal dan mmembutuhkan waktu hingga empat bulan, Robinsar Nainggolan

Pemotongan sebuah Kapal Laut bisa melibatkan lima belas hingga dua puluh pekerja pemotong atau tukang jagal kapal dan mmembutuhkan waktu hingga empat bulan, Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo diminta untuk membatasi masuknya investasi asing di sektor industri perkapalan. Permintaan itu diutarakan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesia National Shipowners (INSA).

Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan, jumlah milik pengusaha di Indonesia sudah cukup berlimpah dengan jumlah sekitar 27 ribu unit.

"Jadi jangan sampai Omnibus Law nanti akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia," kata Carmelita di komplek Istana Kepresidenan seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Carmelita berharap, pemerintah fokus dengan hanya memberikan lampu hijau bagi investor yang ingin masuk ke kapal-kapal khusus berteknologi tinggi seperti kapal drilling dan lainnya.

"Jangan sampai kapal asing masuk yang punya pembiayaan sangat rendah dari luar negeri, nanti akhirnya akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," ucap Carmelita.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, Presiden Jokowi menerima semua masukan dari pengusaha perkapalan nasional dan akan dibahas lebih detail lagi.

"Karena ini bidangnya maritim, Insya Allah kami akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Kamaritiman dan Investasi," ucap Budi.

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)
Share:


Berita Terkait

Komentar