Jaringan Pembobol Bank (Tulisan-2)

Mafia Lama Otak Pembobolan BTN, Siapa Mereka?

Minggu, 01/12/2019 15:43 WIB
Wajah lama dibalik pembobolan BTN (ilustrasi: new economy)

Wajah lama dibalik pembobolan BTN (ilustrasi: new economy)

Jakarta, law-justice.co - Dua otak pembobol dana sekitar Rp 250 miliar milik nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) masih berstatus DPO (Daftar Percarian Orang) alias buron. Polisi hingga kini belum berhasil mengendus keberadaan mereka. Padahal kejadiannya sudah cukup lama, yakin di 2016 silam. Kedua buronan kakap spesialis pembobol bank itu adalah Heryanto Chandra dan Achmad Fadillah alias Adri Aminudin alias Achmad Arminiel. Salah satu dari mereka, Achmad Arminiel, bahkan sudah bolak-balik berurusan dengan polisi.

Apakah para DPO ini bermain mata dengan polisi? Belum dapat dipastikan. Tatapi yang jelas menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, tidak semua kasus DPO ada tim khusus yang mencari. “Hal ini terjadi karena keterbatasan dana lidik sidik, sehingga terkadang tidak ada dana untuk mencari pelaku yang DPO,” katanya kepada Law-justice.co.

Selain itu, masalah data base juga menjadi salah satu kendala dalam upaya penangkapan para DPO. Menurut Poengky dibutuhkan kerjasama data yang lebih terkoordinir lintas satwil Polri dan lintas instansi karena ada kemungkinan pelaku yang DPO pindah wilayah, bahkan ke luar negeri. “…butuh kerjasama yang baik dengan Kemendagri untuk bisa cek lewat data dukcapil, atau dengan Kemenkumham melalui Imigrasi, dsb.”

Polisi pasti sudah memiliki cukup data. Salah satu dari para pelaku kerap gonta-ganti nama untuk mengecoh aparat. “Biasanya dalam kasus seperti ini, pelakunya ya itu-itu saja dan yang buron juga itu-itu saja. Paling hanya nama saja yang berubah,” kata seorang penyidik di kepolisian yang enggan disebut namanya, kepada Law-justice.co.

Achmad Fadillah, misalnya, saat aksi membobol BTN dia menggunakan nama Achmad Arminiel. Bahkan seorang pelaku lain mengaku mengenalnya sebagai Gery alias Adri alias Andre alias Fadil. Sedangkan pada kejahatan sebelumnya dia bernama Adri Aminudin. Pada akhir 2010 aparat kepolisian berhasil mencocoknya. Adri diciduk sesaat setelah membayar bill di restoran Pizza Hut yang berada di samping mall Cinere, Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00. Statusnya pada waktu itu, buronan polisi selama 4 tahun karena dituding berencana membobol Bank BNI Gambir sebesar Rp 4,5 miliar.


Dokumen menyebut Achmad Arminiel termasuk buronan kelas kakap (ilustrasi: law-justice.co)

Bukan itu saja, Adri juga buronan dalam kasus pembobolan tabungan pensiunan di Bank Mandiri pada akhir 2006 dan awal 2007. Identitas yang berbeda-beda itu terungkap dalam dokumen persidangan Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017 atas nama terdakwa Heru Maliksjah. Adri berhasil menarik dana milik Taspen sebesar Rp 21,5 milyar yang disimpan di Bank Mandiri dan memindahkan ke sejumlah rekening pribadinya pada akhir 2006 dan awal 2007.

Menurut polisi yang menangani kasus ini, peran pria lulusan SMA kelahiran Jakarta 1974 tersebut tak sekadar sebagai penampung dana. Dialah otak di balik kejahatan ini dengan mengorganisir sejumlah pihak mulai dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun, Agoes Rahardjo, juga Agus Saputra dan Arken yang berperan sebagai pengusaha fund manager, hingga para broker, seperti Germani Prawira Supraja alias Gery dan Ratna Lenny Tobing.

Mereka yang berkomplotpun kecipratan sejumlah dana milik Taspen. Menurut catatan penyidik di kepolisian, Agoes Rahardjo menerima bagian Rp 2,6 milyar, Agus Saputra dan Arken mendapat jatah masing-masing Rp 10 dan 16 milyar, sementara Gery dan Ratna memperoleh bagian Rp 1 milyar.

Mantan pegawai bank

Buronan kakap ini memang memiliki jaringan yang luas dan kuat baik di internal bank, perusahaan calon nasabah, maupun institusi lain yang memegang info terkait perusahaan yang hendak menempatkan dana di bank. Rekrutmen para anggota dilakukan berdasarkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Umumnya mereka yang direktrut menguasai sistem perbankan dengan fasih karena pernah bekerja di bank.

Bukan itu saja, anggota komplotan pun berjejaring dengan informan yang masih aktif bekerja di sejumlah perusahaan aset manajemen atau perusahaan lain yang tengah mencari bank tempat penempatan dana untuk investasi.

Sebut saja pelaku Sugiyanto, orang suruhan Heryanto Chandra dan Achmad Arminiel. Dalam kesaksiannya di persidangan Bambang Soeparno, kepala Kantor Kas BTN Cikeas, dia mengaku pernah bekerja di Bank Woori Saudara dan Bank Sampoerna. Sehingga saat menjalankan aksinya, yang bersangkutan dapat menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah, misalnya tentang syarat untuk pembukaan rekening deposito di bank. Perannya menjadi sangat meyakinkan di hadapan nasabah.

Pengalamannya bekerja di bank juga memungkinkan Sugiyanto berkenalan dengan sejumlah nasabah korporasi. Segera setelah dia memutuskan ikut komplotan ini, Sugiyanto pun mulai menghubungi mereka. Tujuannya, untuk mendapatkan info terkait perusahaan yang sedang mencari bank. Tak lama berselang, seseorang bernama Slamet, karyawan sebuah perusahaan asset management yang berkantor di Gedung Central Senayan, Jakarta Pusat, memberi info adanya klien yang sedang mencari bank untuk penempatan deposito. Kala itu dia menyebut PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Sugiyanto pun segera menindaklanjuti dengan langsung menghubungi pihak Asuransi Jiwa Mega. Tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk meyakinkan perusahaan agar mau menempatkan dananya di BTN. Ini juga hal yang patut dipertanyakan.

“Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan sistem perbankan itu memang semakin canggih. Saya tidak tahu semakin canggih sistem atau memang sistem pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lemah,” kata Yenti Ganarsih, pengamat hukum pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, kepada awak Law-justice.co, Bonna Siahaan.

Terkait lemahnya pengawasan OJK terhadap sektor perbankan, juga diungkapkan salah satu tokoh penggagas OJK Watch Indonesia (OJKWI), Syahganda Nainggolan. Sayangnya, menurut aktivis senior ini sejumlah LSM yang sedianya bertugas mengawasi dan mengkritik kinerja OJK justru terjebak menyerang institusi lain. Dia bahkan menduga ada permainan di antara keduanya.

Syahganda sendiri mengaku dirinya pernah mengkritik kinerja OJK, dan akhirnya justru diajak berbicara untuk berdamai. Maksudnya agar tidak lagi bersuara lantang karena di beberapa kesempatan dia kerap mengatakan kinerja OJK yang merupakan KPK-nya di sektor keuangan, begitu jelek.

 

Pengawasan bank oleh OJK lemah (foto: Antara)

Lebih jauh Syahganda mengungkapkan jika OJK pernah meminta OJK Watch yang sempat mati suri dihidupkan kembali. Hal itu dilakukan, agar OJK Watch Indonesia yang didirikannya tidak berkembang. “Sebab, kalau dengan OJK Watch, OJK dapat berakhir dengan damai.”

Dia pun patut merasa heran saat OJK Watch mengeluarkan pernyataan terkait kasus pembobolan dana nasabah BTN. Mereka terkesan enggan mengkritik kinerja OJK tetapi malah mendesak polisi untuk mentersangkakan mantan direktur legal BTN Yossi Istanto.

“OJK Watch (berbeda dengan OJKWI. Red.) harus mengawasi kinerja OJK, bukan memgomentari atau mendesak polisi untuk mentersangkakan orang BTN,” kata Syahganda saat diminta menanggapi desakan Andri Maulana dari OJK Watch yang meminta polisi mentersangkakan Mantan Direktur Legal BTN Yossi Istanto.

Sementara itu BTN mengaku telah melaporkan dugaan pemalsuan bilyet deposito ini ke Polda Metro Jaya pada 21 November 2016. Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK menambahkan, OJK sudah minta bank untuk melaporkan ke pihak berwajib karena kasus ini termasuk white collar crime. Tanpa pengawasan dan perlindungan ketat, maraknya kasus pembobolan bank seperti ini bisa memantik kekhawatiran nasabah atas dananya di  perbankan.

Ironis, karena para pelaku pembobolan bank umumnya pernah dipidana untuk kasus yang sama namun pihak bank tetap tidak mampu mendeteksi lebih awal. Kepolisian hingga kini masih sulit mengantisipasi aksi komplotan ini. Terbukti dari mencuatnya kasus pembobolan BTN yang dilakukan orang yang sama dan terjadi hanya berselang beberapa saat saja setelah kejahatan sebelumnya.

Berhimpun lewat jaringan lama

Menurut pengakuan salah seorang pelaku, Agung Hermeianto, komplotan ini terjalin sejak akhir 2014. Saat itu Agung yang berperan sebagai orang yang disuruh mencari calon nasabah BTN berkenalan dengan Achmad Arminiel. Dia dikenalkan seseorang bernama Azhar. Lewat Achmad Arminiel, dirinya kemudian diperkenalkan kepada Heryanto Chandra, otak sekaligus partner kriminal Achmad Arminiel.

Padahal seperti telah disebutkan sebelumnya, Achmad Arminiel baru saja selesai menjalani hukuman 5 tahun penjara untuk kasus pembobolan dana Taspen di Bank Mandiri. Dalam dokumen persidangan bernomor 1368/Pid.B/2011/PN.JKT.PST, disebutkan Achmad Fadillah alias Adri Aminudin alias Achmad Arminiel terbukti bersalah karena telah melakukan pemalsuan surat dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ironisnya, setelah keluar dari penjara, ia kembali mengulangi aksi itu dengan membobol sejumlah dana nasabah yang disimpan di BTN.

 

Polisi sulit antisipasi aksi komplotan pembobol bank (ilustrasi: suara)

Ini bukti pengawasan perbankan kita lemah. Ada yang salah dalam sistem. Bagaimana mungkin orang-orang ini lolos catatan BI Checking hingga tetap leluasa beraksi tanpa ada pengawasan bank. Padahal sebagai bagian dari upaya preventif, di dalam internal bank, ada sederet persyaratan yang wajib dipenuhi calon nasabah termasuk catatan BI checking untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar hitam BI.

Istilah "Blacklist Bank" yang mengacu pada data debitur bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia seharusnya menjadi rujukan penting. SID merupakan sistem yang menghimpun informasi mengenai fasilitas pembiayaan (kredit) yang dilaporkan secara rutin setiap bulan oleh lembaga-lembaga keuangan peserta SID, termasuk Bank Umum, kepada Bank Indonesia selaku regulator moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. Sistem terpadu tersebut memungkinkan suatu bank mengetahui apabila ada penunggak kredit di bank lain yang mengajukan permohonan kredit di tempatnya.

 “Mestinya Gubernur Bank Indonesia kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus merapatkan lagi nih karena saya tahu sekali mulai marak dan tidak diekspose tetapi banyak itu terjadi. Dan saya katakan ini konyol, kok bisa seperti itu. Seperti yang di Jawa Tengah itu, oke pembobolan itu karena canggihnya tetapi jangan banyak-banyak dong, masa berbulan-bulan tidak terdeteksi. Ingatl loh, perbankan itu sebagai lembaga pembangun bangsa, justru karena itu harus benar,” kata Yenti Ganarsih. Ia menambahkan pembobolan bank sangat jarang terjadi tanpa melibatkan orang dalam.

Sosok Heryanto Chandra

Setali tiga uang dengan buronan Achmad Arminiel, Heryanto Chandra juga sudah lama akrab dengan dunia perbankan. Sosok ini juga bukan pemain baru dalam pembobolan bank. Salah satu kasus yang mencuat dan melibatkan nama petinggi daerah setingkat bupati terjadi pada 2013. Seperti tertuang dalam dokumen putusan banding dengan nomor register Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK, kasus ini bermula ketika terjadi pertemuan yang digagas Heryanto Chandra antara Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dan Kepala Kantor Kas BTN Pondok Pinang di Hotel Grand Indonesia, Jakarta pada November 2013. Mereka membicarakan soal rencana penempatan dana APBD Kabupaten Katingan di Kantor Kas BTN Pondok Pinang, Jakarta.

 

Blaklist bank harus menjadi rujukan (ilustrasi: okezone)

Singkat cerita, Bupati Katingan setuju atas penawaran pihak BTN yang memberi bunga deposito sebesar 5,5 %. Selanjutnya untuk urusan dokumen diserahkan kepada Heryanto dengan pertimbangan para pejabat ini berdomisili jauh dari ibu kota Jakarta. Terbukti, Heryanto pun handal mengurusi dokumen bahkan dapat rampung dalam waktu singkat saja.

Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan BTN ditandatangani pada 3 Februari 2014. Segera setelah itu, tepatnya pada 5 Februari dilakukanlah pemindahan dana dari kas umum daerah ke BTN senilai Rp 100 milyar dengan nomor rekening  105.001.000000004-6 sebagai penerimaan/pendapatan asli Daerah Kabupaten Katingan.

Sebenarnya saat Heryanto Chandra menyerahkan nota kesepahaman itu, dokumen telah diubah sehingga status penyimpanan uang  milik Kabupaten Katingan beralih dari deposito menjadi giro yang memungkinkan dana dapat dicairkan kapanpun. Untuk menutupi kejahatanannya, Heryanto menyerahkan 9 bilyet deposito senilai Rp 100 milyar yang kemungkinan besar palsu kepada Bupati Katingan.

Saat BTN menyerahkan bilyet deposito kepada Heryanto, ada permohonan penarikan dana sebesar Rp 57,65 milyar milik Kabupaten Katingan. Permohonan itu diajukan Heryanto kepada Teguh Handoko. Sehingga terjadilah 12 kali penarikan dana, baik melalui pencairan cek atau pemindahan buku ke sejumlah rekening bank.

 

Eks Bupati Katingan divonis 10 tahun penjara (foto: detik)

Pengurangan jumlah dana milik Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, membuat pihak yang berwajib berupaya mengusut kasus ini. Bendahara Derah dan Bupati Katingan pun dihadapkan ke meja persidangan. Pada sidang vonis yang digelar 26 Juli lalu, misalnya, sang mantan Bupati Ahmad Yantenglie divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.  Meskipun begitu, Heryanto yang telah membawa kabur dana sebesar  Rp 57 milyar tetap tidak pernah diproses hukum dan masih bebas.

Nasabah Bank Mandiri

Heryanto sendiri tercatat sebagai nasabah Bank Mandiri cabang Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta, sejak 2012. Sebagai seorang yang memiliki catatan kriminal, seharusnya pihak bank mengawasi gerak-geriknya. Nyatanya, dia justru leluasa mencairkan uang-uang nasabah BTN yang berhasil dibobolnya untuk kemudian dialihkan ke rekening pribadi atas nama anggota komplotan atau perusahaan miliknya PT Zanasfar Mandiri, yang tengah mencari tambahan modal usaha.

Dia bahkan dengan mudah membantu mengaktifkan kembali rekening PT Gosyen Indonesia Utama agar bisa dipakai untuk menampung dana dari PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance yang tidak ada hubungan kerjasamaa sama sekali.

Salah seorang suruhan duo Achmad Arminiel dan Haryanto Chandra, yakni Agung Hermeianto, mengaku bahwa tujuan awal pencarian dana ke nasabah dengan modus deposito adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha Heryanto Chandra melalui PT Zanasfar Mandiri. Jika berhasil, Agung dijanjikan jabatan, fee serta uang ekstra atau fee tambahan atas pengumpulan dana nasabah.

Setidaknya selama sehari pada 30 September 2016 ada 3 kali transaksi uang keluar yang dilakukan Heryanto dalam jumlah besar. Proses pencairan dilakukan sendiri oleh Heryanto Chandra yang datang ke Kantor Bank Mandiri KCP Pasar Pagi Mangga Dua. Pertama, senilai Rp 600 juta dicairkan dengan cara diambil tunai; kedua, pencairan cek seinial Rp 2 miliar dan ditransfer kembali ke rekening atas nama Agung Hermeianto, anggota komplotan; dan ketiga, dana Rp 100 juta dicairkan untuk kemudian dintransfer kembali ke rekening atas nama PT Zanasfar Mandiri.

Sayangnya, petugas bank cabang setempat tidak menaruh curiga atas transaksi ini. Sehingga Heryanto Chandra bisa kembali mencairkan dana sebesar Rp 20.300.000.000 yang hanya berselang beberapa hari saja, tepatnya pada 3 Oktober 2016. Dana itu kemudian ditransker ke rekening atas nama PT Zanasfar Mandiri. Tidak berhenti di sana, Heryanto Chandra terus melanjutkan aksi pencairan dana sebanyak tiga kali pada 16 November dan mentransfer kembali ke rekening PT Zanasfar Mandiri.

Pembobolan bank yang dilakukan pihak luar seperti ini pasti melibatkan orang dalam. Peran Bambang Soeparno yang kala itu menjabat kepala kas kas BTN Cikeas sangat krusial karena dialah yang menguasai alur sistem internal bank yang memungkinkan diterbitkannya cek dan giro dari rekening nasabah yang bersangkutan. Ada ‘dapur’ khusus tempat pembuatan bilyet deposito palsu. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ‘dapur’ dan dimana keberadaannya serta bagaimana proses pembuatan bilyet depostio palsu tersebut hanya Heryanto Chandra, Achmad Arminiel dan Agung Hermieanto yang mengetahui.  

 

Pengamat hukum pidana pencucian uang Yenti Ganarsih (foto: Tribune)

Secara umum, pembobolan dana nasabah BTN ini dilakukan tiga kelompok: pertama Achmad Arminieal dan Heryanto Chandra yang merupakan otak kejahatan dan berperan mencairkan dana melaui cek dan giro. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke PT Zanasfar Mandiri; ada juga pejabat bank Bambang Soeparno yang tugasnya menerbitkan cek dan giro rekening nasabah, serta Sugiyanto dan Agung Hermeianto yang bertugas membantu mencarikan nasabah.

Sulit dipercaya jika Bambang Soeparno bekerja sendiri, tanpa sepengetahuan atasan atau petinggi BTN yang lain, apalagi kejahatan ini melibatkan dana yang besar. Untuk mengkonfirmasi hal itu, awak Law-justice.co mencoba bertemu Bambang Soeparno yang kini ditahan di Lapas Cipinang. Sayang yang bersangkutan belum bersedia untuk ditemui.

“Saya beberapa kali meminta pihak Lapas untuk memanggilnya, namun yang bersangkutan tidak mau turun dari lantai 2 Blok B, tempat dia menghuni. Saya berada di sana sampai habis waktu kunjungan kedua, pukul 15.15 WIB,” kata Nikolaus Tolen dari Law-justice.co.

Selain mengunjungi Lapas, Nikolaus juga menyambangi langsung alamat tinggal Bambang Soeparno, dengan harapan keluarganya mau berbagi cerita. Seperti yang tertulis dalam surat putusan, Bambang tinggal di Jalan Bekasi Timur II no 22. Tidak mudah menemukan alamat tersebut. Setelah mengitari sepanjang Jalan Bekasi Timur 2, akhirnya alamat yang dituju pun ditemukan. Lokasi rumah Bambang agak menjorok ke dalam. Untuk mencapainya, kita harus melewati gang kecil yang hanya cukup untuk sebuah sepeda motor. Rumah kecil itu, saat ini dihuni kedua orang tua dan adik perempuan Bambang. Ayahnya sudah sakit-sakitan dan menolak mengomentari soal Bambang. Dia juga mengaku tidak pernah menjenguk anaknya. Menurut sang ayah, istri Bambang sudah tidak lagi tinggal di rumah itu, dan mengaku tidak tahu dimana dia saat ini tinggal.

Seperti halnya sang ayah, adik Bambang juga enggan berkomentar bahkan sekadar memberitahu namanya. Nampak jelas bahasa tubuh yang menunjukkan dirinya tidak ingin awak Law-justice.co berlama-lama membicarakan kakaknya.

BTN sendiri mengaku tidak aneh karena pelaku yang bersangkutan sudah berpengalaman, dan belakangan diketahui pernah dipidana karena kasus yang sama. Masalahnya mengapa pihak bank tidak mampu mencegah berulangnya kejahatan yang dilakukan para veteran pembobol bank ini. Benarkah seperti jawaban mereka, bahwa pihak BTN semata-mata menjadi korban penipuan belaka.

Kontribusi laporan: Teguh Vicky Andrew, Nikolas Tolen, Bonna Siahaan, dan Januardi Husin

(Tim Liputan Investigasi\Rin Hindryati)

Share:



Berita Terkait

Komentar