Rosano Barack Dituding Bagian Mafia Migas, Terkuak Rencana Jokowi

Sabtu, 30/11/2019 12:25 WIB
Rosano Barrack (Tribunneews)

Rosano Barrack (Tribunneews)

law-justice.co - Beredar isu ayah mertua Syahrini bagian dari , sebelumnya Presiden memang merencanakan untuk memberantas di Indonesia. Sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memang ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Diketahui, Syahrini sering membanggakan memiliki mertua tajir seperti Rosano Barack. Usai menikah dengan putra Rosano, Reino Barack, Syahrini merasa bersyukur bisa mendapatkan fasilitas mewah berupa jet pribadi.

Dalam sebuah artikel menyebutkan ayah Reino sendiri ternyata pernah tersangkut kasus hukum. Situs Seword kembali mengulas soal kedekatan Rosano dengan keluarga Cendana.

Dalam artikel soal mafia migas, Seword mengungkap kasus Rosano yang terkait dengan Pertamina dan diduga merugikan negara senilai ratusan miliar rupiah.

Dilansir dari hukumonline.com, kasus proyek pipanisasi BBM di Jawa diawali dari laporan Pertamina yang ditindaklanjuti Kejagung bahwa telah terjadi penggelembungan klaim nilai kerja yang diajukan oleh PT TBT, saat mengerjakan proyek Pembangunan Pipanisasi BBM di Jawa.

Pihak TBT yang dalam kontrak Build and Transfer Agreement (BTA) bersedia membiayai pembangunan ternyata malah mengajukan kompensasi setelah menghentikan proyeknya kasus Pipanisasi Jawa.

Saat itu, sosok bernama Rosano Barack yang merupakan bos PT Triharsa Bimanusa Tunggal santer diisukan sudah menjadi tersangka bersama mendiang mantan Dirut Pertamina, Faisal Abda`oe, di era 2001.

Penghentian itu karena TBT berkilah tidak mampu mencari dana luar negeri akibat lahirnya Keppres No. 89 Tahun 1991. Atas penghentian proyek tersebut, PT TBT mengajukan klaim kompensasi berupa work value (nilai kerja) sebesar 14,5 persen dari proyek tersebut atau sekitar USD31 juta.

Namun berdasarkan penghitungan dari Pertamina, nilai kerja TBT hanya sebesar 6 persen atau sekitar USD14 juta. Akibat hal itu, negara dirugikan sekitar USD17 juta atau sekitar Rp 239 miliar hingga USD20 juta atau sekitar Rp281 miliar.

Sebelumnya, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tetap memilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman bahkan berpendapat, yang notabene–nya adalah seorang eksekutor lebih cocok menjadi Direktur Utama bukan komisaris utama.

Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama tetap bisa menggentarkan para mafia.

"Meskipun komut, para mafia harus hati–hati, karena penunjukan adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, posisi komut bagi penting untuk mencegah intervensi non–korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina. Sebab Komut lah yang akan mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama.

Oleh karena itu, para direktur juga disarankan untuk bekerja dengan baik, mengingat berani mengeksekusi.

"Direktur–Direktur Pertamina juga harus bekerja dengan baik, karena itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya.

Di sisi lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri, dan beberapa kilang lainnya untuk mengurangi impor.

"Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy.

Direktur–direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karena produksi minyak dan gas turun. Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina.

"Untuk itulah, yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya.

 

(Gumilang Hidayat\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar